Peningkatan perekonomian Indonesia tidak bisa  dilepaskan dari penerapan kebijakan fiskal. Presiden Joko Widodo selama 5 tahun terakhir ini banyak mencanangkan kebijakan ini. Pria kelahiran Solo itu menilai bahwa kebijakan fiskal dapat membuat perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Lalu apa saja contoh kebijakan fiskal yang diterapkan Jokowi?

Sebelum membahas lebih jauh, terlebih dahulu perlu kita mengetahui definisi kebijakan fiskal. Pada dasarnya, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang diterapkan dalam rangka membuat perekonomian mengalami peningkatan dan menjadi lebih produktif. Berikut ini diuraikan 5 contoh kebijakan fiskal yang diterapkan Jokowi untuk meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia:

  1. Tax Amnesty

Tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan kebijakan penghapusan pajak yang semestinya dibayar dengan cara membayar uang tebusan. Hadirnya kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak serta meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

Kebijakan ini mulai diberlakukan pada tanggal 28 Juni 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa penerimaan negara dari tax amnesty ini tercatat sebesar 130 triliun rupiah. Hal ini dapat dikatakan sebagai sebuah pencapaian yang luar biasa, lantaran kebijakan ini baru pertama kali diberlakukan.

  1. Pengurangan Subsidi BBM

Kebijakan fiskal selanjutnya adalah pengurangan subsidi BBM. Tentu kita sudah tahu bersama bahwa BBM merupakan salah satu komoditas yang memegang peranan paling penting dalam menggerakkan perekonomian Indonesia. Subsidi ini dibayarkan oleh pemerintah lewat skema APBN (Anggaran Pembangunan Belanja Negara).

Kondisi harga minyak mentah dunia yang melambung tinggi disertai dengan permintaan BBM yang meningkat di dalam negeri membuat anggaran negara terbebani. Jalan yang ditempuh untuk keluar dari keadaan ini adalah melakukan penghematan dengan cara mengurangi subsidi BBM. Berkat kebijakan ini, pemerintah mampu menghemat anggaran sebesar Rp. 300 triliun.

  1. Penerapan Kebijakan Bebas Visa

Penerapan kebijakan yang satu ini bertujuan untuk menarik minat para wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Perlu kita tahu bahwa sektor pariwisata di Indonesia juga merupakan salah satu sektor penghasil devisa negara terbesar. Merujuk pada data yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata, pada tahun 2016 sektor pariwisata menyumbangkan devisa sebesar 13,568 miliar dolar AS.

Pada tahun 2003 Indonesia hanya memiliki 15 negara yang bebas visa, namun di masa pemerintahan Joko Widodo, kebijakan bebas visa ditambah menjadi 169 negara. Bebas visa ini diharapkan dapat mengisi pundi-pundi devisa negara dari sektor pariwisata. Devisa yang terus meningkat akan membuat roda perekonomian menjadi stabil dan lebih baik.

  1. Program Pemanfaatan Biodiesel

Program pemanfaatan biodiesel atau yang dikenal dengan istilah kebijakan mandatory biodiesel merupakan kebijakan yang diberlakukan pemerintah untuk menggunakan minyak sawit sebagai campuran bahan bakar minyak. Hal ini diterapkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Penerapan kebijakan ini juga dapat turut memicu peningkatan industri kelapa sawit.

Menurut Joko Widodo, dalam pernyataan resminya di Kantor Presiden pada tanggal 12 Agustus 2019 mengungkapkan bahwa kebijakan ini ditaksir akan menghemat anggaran sekitar 5,5 miliar dolar AS tiap tahun. Pemerintah menargetkan pada tahun 2020 prosentase minyak sawit yang dicampurkan adalah 50%. Langkah ini diambil untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak.

  1. Kenaikan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Masuk Produk Konsumsi

Kenaikan tarif PPh dan bea masuk merupakan salah satu kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja industri dalam negeri. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat menekan jumlah produk konsumsi impor yang dapat menggeser produk-produk lokal. Dampak dari kebijakan ini adalah roda perekonomian dalam negeri dapat bertumbuh dan bergerak.

Dari segi ekonomi makro, kebijakan ini tentunya juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara. Menurut data yang dirilis oleh BKF (Badan Kebijakan Fiskal) Kementerian Keuangan, pendapatan yang didapatkan pemerintah dari kebijakan ini adalah sebesar Rp. 800 miliar. Jika dilihat dari aspek legal, kebijakan ini juga bertujuan untuk mengantisipasi masuknya barang ilegal.

Dari uraian contoh kebijakan fiskal di atas, kita memperoleh gambaran bahwa pada dasarnya kebijakan tersebut diterapkan dengan dasar tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kondisi perekonomian Indonesia. Terbukti kebijakan-kebijakan tersebut berhasil menjadi pondasi landasan pacu bagi peningkatan perekonomian Indonesia.(nkh)