Jalan bebas hambatan atau lebih dikenal sebagai jalan tol merupakan salah satu prasarana yang disediakan untuk mengurangi lama waktu tempuh untuk perjalanan jarak jauh. Yang paling terbaru tentu saja pembangunan jalan tol lintas Jawa yang hingga tahun ini masih terus disempurnakan. Berdasarkan catatan sejarah, proyek jalan tol dimulai di era Presiden Soeharto. Berikut penjelasan langka mengenai pembangunan jalan tol di Indonesia:

  1. Proyek Diawali Oleh Jasamarga

Pada dekade 70-an, PT Jasa Marga diberi kepercayaan untuk memimpin proyek pembangunan jalan tol di Indonesia melalui proyek tol Jagorawi (Jakarta – Bogor – Ciawi). Ruas jalan tol yang dibangun sepanjang 46 kilometer (59 kilometer jika termasuk akses jalan). Ini merupakan proyek pembangunan infrastruktur terbesar di kala itu dengan pembiayaan berasal dari anggaran negara dan pinjaman dana asing. Adapun pembiayaan pembebasan tanah menjadi beban pemerintah.

  1. Investasi Swasta

Tahun 1987, investor swasta diikutsertakan sebagai operator jalan tol setelah menandatangani perjanjian kuasa pengusahaan (PKP) dengan Jasa Marga. Meski demikian, pengelolaan jalan tol utamanya masih dipegang oleh Jasa Marga. Diserahkannya pengelolaan kepada swasta ini menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya tarif tol. Hal ini dikarenakan investor swasta memandang jalan tol bukan sebagai prasarana transportasi, melainkan sebagai sebuah lokasi untuk berusaha.

  1. Proyek Pembangunan Jalan Tol Sempat Terhenti Akibat Krisis Ekonomi 1997

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 1997 turut berdampak pada pembangunan jalan tol di Indonesia. Proyek pembangunan 19 ruas jalan tol yang direncanakan pada periode 1995 – 1997, terpaksa harus terhenti karena krisis. Penghentian ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1997. Pembiayaan pembangunan jalan tol yang utamanya berasal dari utang luar negeri mengalami kendala. Selain itu, pemerintah perlu mengalihkan anggaran tersebut kepada hal lain yang lebih penting di kala itu.  

  1. Masa Transisi Pembangunan Jalan Tol Stagnan atau Jalan di Tempat

Setelah terhantam oleh krisis pada tahun 1997, pembangunan jalan tol mengalami stagnasi. Hal ini dibuktikan selama periode 4 tahun sejak 1997 hingga 2001, ruas jalan tol yang terbangun hanya sepanjang 13,3 kilometer. Di masa itu, fokus pemerintah bukan pada pembangunan pra sarana jalan, melainkan pada urusan transisi kekuasaan politik dari orde baru menuju masa reformasi. Baru kemudian pada tahun 2002 Surat Keputusan Presiden Nomor 15 dikeluarkan yang berisi mengenai dilanjutkannya proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

  1. Pembentukan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)

Jasa Marga yang tadinya merupakan pemain tunggal dalam proyek pengadaan jalan tol kemudian digantikan oleh lembaga lain. Di tahun 2004 pemerintah membentuk BPJT sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 mengenai jalan. Dengan adanya BPJT, proyek pembangunan jalan tol pun kembali dipercepat. Hal ini ditandai dengan merealisasikan proyek 19 ruas jalan tol yang terhenti di tahun 1997.

  1. Jalan Tol Meredupkan Perekonomian Pantura

Di satu sisi, keberadaan jalan tol memang dibutuhkan demi kenyamanan akses jalan. Pada sisi yang lain, keberadaan jalan tol pun banyak dikeluhkan, khususnya bagi para pengusaha yang membuka usaha di sepanjang jalur Pantura. Keberadaan jalan tol ditengarai sebagai penyebab sepinya aktivitas ekonomi pantura yang utamanya ditopang oleh transaksi jual beli, khususnya pada momen lebaran. Wilayah pantura secara umum merupakan wilayah transit yang secara umum menggantungkan kegiatan ekonomi pada aktivitas jual beli.

Aktivitas jual beli ini mengalami puncaknya pada masa mudik lebaran. Sejak dibukanya tol lintas Jawa, jalur Pantura pun sepi dari mobil yang melintas. Hal ini dikarenakan sebagian besar kendaraan memilih untuk melewati jalan tol yang membutuhkan waktu singkat. Dengan demikian, yang masuk ke wilayah Pantura adalah mereka yang memang sengaja ingin datang. Apabila tidak segera ditemukan solusi untuk masalah ini, ditakutkan wilayah Pantura akan mati aktivitas.

Sebagaimana hal lainnya, pembangunan jalan tol di Indonesia juga memiliki dua sudut pandang. Di satu sisi keberadaan jalan tol memang dibutuhkan demi kelancaran akses prasarana transportasi. Akan tetapi di sisi yang lain dengan hal tersebut melemahkan aktivitas ekonomi di suatu kawasan. Hal ini sudah menjadi kodrat yang tak mungkin terelakkan. Oleh sebab itu, baik pemerintah daerah maupun pengusaha perlu berperan aktif dalam mencari solusi terbaik.(hn)