KPPPA

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

 

PRESS RELEASE

 

BADAN PP DAN PA BERSAMA P2TP2A UJUNG TOMBAK PENYELESAIAN

KASUS KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK

Siaran Pers Nomor: 56/Humas KPP-PA/06/2015

 

Jakarta (29/6) – Dalam beberapa waktu terakhir ini, ditengarai semakin banyak terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang bentuknya semakin bervariasi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Faktor penyebabnya antara lain, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum; frustasi sosial dan kurang kuatnya modal sosial masyarakat akibat kemiskinan serta kurangnya akses terhadap informasi dan sumber daya; relasi kuasa dan relasi gender yang timpang antara perempuan dan laki-laki serta belum terbangunnya budaya hukum di tengah-tengah masyarakat yang berkeadilan dan peduli hak anak, serta dampak perkembangan IT dan pornografi.

“Menjawab tantangan tersebut, Kementerian PP dan PA dalam Rencana Kerja (Renja) 2015 telah mengalokasikan dana Dekonsentrasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diperuntukkan bagi peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, khususnya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) di Provinsi seluruh Indonesia,” tegas Menteri PP dan PA, Yohana Yembise saat membuka pertemuan Forum Konsultasi Perencanaan Program/Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 di Bogor, Senin (29/6).

Pertemuan ini dinilai mempunyai nilai yang strategis karena diharapkan akan tercipta sinergi kebijakan pembangunan antara pusat, daerah, dan antar daerah, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah.

Menteri Yohana berharap dana dekonsentrasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang telah dilimpahkan ke daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal guna menangani dan meminimalisasi kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan dan anak. “Saya meminta kepada Badan PP dan PA untuk proaktif menyelesaikan berbagai permasalahan perempuan dan anak, kalau perlu kiranya dapat dibentuk TRC (Tim Reaksi Cepat), yang tanggap dan jemput bola. Saya memberi apresiasi terhadap P2TP2A Bali yang proaktif menangani kasus Engeline. Mudah-mudahan P2TP2A dan Badan PP dan PA yang lain dapat menjadi ujung tombak KPP & PA dalam menjawab berbagai tantangan tersebut,” ujar Menteri Yohana.

Forum Konsultasi Perencanaan Program/Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015 yang diselenggarakan sejak 29 Juni – 1 Juli 2015 diikuti oleh 136 peserta, terdiri dari pejabat Eselon II Kementerian PP dan PA (selaku Korwil), Kepala Badan dan Sekban (Perencana) Provinsi, Direktorat KP3A Bappenas, dan Direktorat A II Ditjen Anggaran.

 

 

HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3456239,

e-mail : humas.kpppa@gmail.com