Program Jelajah 3Ends terus bergerak mengajak masyarakat dari berbagai daerah untuk melawan segala bentuk tindak kekerasan pada perempuan dan anak. Bagaimana kesiapan kota Bandung? 

Kota Bandung telah dipercaya menjadi 1 dari 3 tempat penyelenggaraan Jelajah 3Ends oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebelumnya program unggulan dari KPPPA RI ini sukses digelar di Jailolo (kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara) dan Belitung.

Bertempat di Hotel Savoy Homann Bandung, Jelajah 3Ends hari pertama telah selesai diselenggerakan pada hari Sabtu kemarin (19/11). Usai doa sebagai tandai dimulainya acara Jelajah 3Ends, Sekretaris Daerah Kota Bandung, Yossi Irianto sebagai ketua panitia lokal menyampaikan laporan kegiatan di hadapan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise dan Walikota Bandung Ridwan Kamil.

“Pemerintah kota Bandung menyadari bahwa telah terjadi di tengah masyarakat kondisi ketidakadilan bagi perempuan dan anak, serta lemahnya dan tidak berdaya sehingga mereka (perempuan dan anak-red) menjadi sasaran empuk (bulan-bulanan) bagi predator yang tidak bermoral,” tegas Yossi.

Ada 4 kegiatan penting dalam rangka memasyarakatkan kegiatan Jelajah 3Ends, yaitu; seminar yang diisi oleh inspirator seputar perempuan dan anak, berbagi pengalaman dari pakar kesehatan tentang korban kekerasan dan strategi mewujudkan 3Ends di kota Bandung  serta laporan pemerintah pusat dalam mewujudkan program 3Ends.

Atalia-Kamil-Berpidato-pada-acara-Jelajah-3Ends-di-Bandung

Bicara tentang inspirator seputar perempuan dan anak, pembawa acara Jelajah Ends mendaulat ketua Penggerak PKK kota Bandung yaitu Atalia Kamil untuk memberikan pemaparannya.

Di atas panggung istri dari walikota Bandung tersebut menjelaskan bahwa, “Menurut data Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPTPPA) terjadi penurunan yang baik sehubungan dengan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).”

Di kota Bandung pada tahun 2014 terdapat 190 kasus terkait KDRT dan pada 2015 menurun menjadi 84. Dan pada 2016 kembali menurun menjadi 68 (sampai bulan September –red).

Menurut Atalia, dirinya sering mendapat curhatan dari para ibu rumah tangga termasuk anak-anak. Dan faktanya di kota besar (seperti Bandung-red), ada ketidakmampuan atau keberanian untuk menyampaikan permasalahan hidup mereka termasuk melindungi diri mereka sendiri.

Oleh karena itu TP PKK bersama dengan walikota Bandung bersama dengan para camat juga jajaran kepolisian dan militer setiap hari Senin hadir di tengah sekolah-sekolah.

“Kami bergerak ke sekolah-sekolah secara langsung menjadi pembina upacara dengan harapan anak-anak bisa sanggup untuk menjadi pelindung bagi diri merek sendiri,” tegas Atalia di hadapan para hadirin Jelajah 3Ends Bandung.

Atalia Kamil pun menggagas sebuah program Konselor Teman Sebaya. Dalam program ini ibu walikota mengajak jajaran terkait seperti kepolisian dan BNN sebagai tempat konsultasi dan mencoba memecahkan permasalahan bagi perempuan dan anak.

Terkait dengan UU No. 8 Tahun 2016 termasuk Peraturan Walikota yang dikukuhkan, TP PKK kota Bandung memiliki Pokja Inklusi, artinya setiap anak wajib untuk sekolah.

“Pasalnya, dasar dari semua permasalahan yang terjadi khususnya pada anak selain keluarga adalah pendidikan,” ujar Atalia.

Atalia menambahkan, “Dengan pendidikan setiap orang bisa menjadi maju dan menjadi anak-anak yang hebat; cerdas-ceria-pintar dan juga bisa menjadi calon pemimpin di masa depan.”

Terkait dengan permasalahan kekerasan dan perlindungan anak, termasuk perdagangan dan perjualan manusia juga permasalahan ekonomi dalam keluarga,

“Anak adalah peniru ulung, jadi apabila orangtuanya sering melakukan kekerasan maka dikemudian hari si anak akan melakukan kekerasan pada anaknya kelak,” pungkas Atalia.(ast)