Deputi Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI kembali menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi calon fasilitator PUG daerah yang dilaksanakan pada tanggal 23-27 Juli 2019 bertepat di Hotel Morrisey Jakarta. Para peserta dihadiri oleh berbagai OPD dari 9 Provinsi diantaranya Provinsi Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Salatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku dan Papua.

Transisi Pemerintah, pada tahun 2015-2019 telah membawa perubahan pada struktur organisasi serta tugas dan fungsi dari beberapa Kementerian/Lembaga dan Daerah. Hal ini juga berdampak kepada pelaksanaan PUG di daerah serta mekanisme perencanaan program dan kegiatan yang telah disusun. Masih lemahnya pemahaman tentang isu gender, khususnya di kalangan para perencana program/kegiatan menyebabkan perencanaan dan penganggaran kegiatan di kementerian/lembaga dan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota belum sepenuhnya mengidentifikasi dan mengintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan dan program-programnya, sehingga program dan kegiatan yang disusun masih netral gender bahkan tidak menutup kemungkinan  bias gender.    

Dalam acara pembukaan yang  dilaksanakan pada tanggal 23 juli 2019, Deputi Kesetaraan Gender,  Agustina Erni menyampaikan “Kementerian PP dan PA melakukan upaya standardisasi fasilitator, yang diarahkan untuk standarisasi nasional. Semenjak Stranas PPRG digencarkan banyak terdapat permintaan pelatihan fasilitator dari daerah untuk mendorong pelaksanaan PUG. Kementerian PP dan PA sangat berharap fasilitator di provinsi dapat berperan dalam memajukan kelembagaan dan pelaksanaan PUG di kabupaten/kota, serta dapat menjadi pendamping OPD di Provinsi dan Kabupaten Kota.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Bappenas, Subandi Sarjoko “Pembangunan nasional tidak terlepas dari isu gender. Isu gender perlu dilengkapi tools (alat) untuk dapat berperan dalam pemenuhan kepentingan masyarakat, misalnya dalam bidang pendidikan anak dan kualitas hidup perempuan. Pemberian pemahaman tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) memiliki tantangan yaitu perlunya alat untuk memahami dan melaksanakan pengarusutamaan gender di masing-masing perencanaan kebijakan. Lembaga driver dan fasilitator dapat menggunakan alat dan data-data untuk melaksanakan advokasi kepada pengambil keputusan agar kebijakan yang diambil tidak diskriminatif. Upaya-upaya tersebut didorong oleh focal point gender di masing-masing instansi di pusat dan daerah”.

Tujuan dari kegiatan ini ialah untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan dan kompetensi para perencana program, sehingga mampu mengidentifikasi isu gender, menganalisis, menelaah, menyusun program dan kegiatan yang berperspektif gender sesuai juklak/juknis serta mensinergikan isu-isu prioritas terkait pemberdayan perempuan dan perlindungan anak ke dalam rencana program dan anggaran di daerah.(LY)