Anonimitas sudah menjadi salah satu kekhasan dari berkomentar di dunia maya, termasuk dalam media sosial. Terlebih jika informasi dibagikan berulang kali setelah sumber kesekian, maka dibutuhkan waktu untuk mengecek keaslian dari informasi tersebut. Hal inilah yang seringkali dimanfaatkan orang tak bertanggung jawab untuk mengujar kebencian di media sosial demi mencemarkan nama baik orang lain. Keberadaan pasal pencemaran nama baik di media sosial pun sepertinya diabaikan begitu saja, sebab hal tersebut masih sering terjadi.

Mengenai aturan dalam penggunaan internet secara umum telah diatur sejak tahun 2008 melalui Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11 Tahun 2008). Undang-undang ini kemudian disempurnakan melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 yang berisi tentang perubahan terhadap undang-undang sebelumnya. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai undang-undang ini menyangkut tentang urusan pencemaran nama baik:

  1. Pasal Mengenai Pencemaran Nama Baik di Internet

Pasal pencemaran nama baik di media sosial secara khusus dimuat dalam Pasal 27 Ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 mengenai perbuatan yang dilarang. Kategori pencemaran nama baik yang dimaksud yaitu penyebaran informasi atas orang lain dengan sengaja dalam berbagai bentuk dokumentasi elektronik. Tidak hanya sumber informasi yang akan dapat terjerat pasal ini, melainkan juga bagi yang menyebarkannya agar dapat diakses oleh lebih banyak orang.

  1. Perlunya Sikap Bijak dalam Menggunakan Media Sosial

Ada banyak kasus terkait pencemaran nama baik yang terjadi melalui media sosial. Hal ini dikarenakan sebagian besar orang menganggap bahwa seseorang bebas untuk berujar di media sosial miliknya. Media sosial disejajarkan seperti mengobrol antar teman dalam forum tertutup, padahal keduanya memiliki konteks yang berbeda. Seseorang dapat dengan mudah mengubah apa yang dikatakannya, namun media sosial memiliki catatan riwayat mengenai apa saja yang telah diposting.

  1. Sulit Menghilangkan Bukti dari Internet

Terkait dengan poin di atas, media sosial memiliki ciri khas lain yang tak dimiliki oleh komunikasi langsung, yaitu keberadaan bukti yang tak bisa dibantah. Ini disebabkan karena sebagai salah satu bagian dari internet, media sosial memiliki rekam jejak yang dapat ditelusuri sumbernya. Oleh sebab itu, sulit untuk menghapus bukti dari media sosial. Menghapus postingan di media sosial tidak akan menghentikan catatan history yang terekam di internet. Terlebih jika ada yang mengambil screen capture dari postingan tersebut dan kembali membagikannya.  

  1. Pertanggungjawabkan Apa yang Telah Disampaikan

Dengan kondisi yang demikian, ujaran yang dapat dikategorikan sebagai sebuah pencemaran nama baik di media sosial dapat menjadi informasi yang tersebar luas. Tak peduli akan benar atau tidaknya informasi yang dibagikan tersebut, dapat merugikan orang lain. Oleh sebab itu, saat seseorang menyampaikan sesuatu melalui media sosial, maka dapat digolongkan bahwa orang tersebut berkeinginan untuk mengumumkannya kepada seluruh dunia.   

  1. Unsur-unsur yang Masuk dalam Kategori Mencemarkan Nama Baik Melalui Media Sosial

Terdapat tiga unsur yang perlu diperhatikan terkait urusan pencemaran nama baik ini. Pertama yaitu sengaja dilakukan padahal tidak ada hak yang mendasari perbuatan tersebut. Unsur yang kedua yaitu sengaja membagikan informasi tersebut kepada lebih banyak orang lagi. Yang ketiga adanya hinaan yang dapat mencemarkan nama baik seseorang tanpa didasari kebenaran dari apa yang disampaikan melalui media sosial tersebut.

  1. Ancaman Hukuman Pidana bagi Pelanggar

Apabila terbukti melanggar Pasal 27 Ayat 3 UU No. 8 Tahun 2016, maka dapat dikenai ancaman hukuman sesuai dengan Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016. Adapun ancaman hukuman yang dimaksud yakni dapat dipenjara hingga maksimal 4 tahun atau diharuskan untuk membayar denda hingga 750 juta rupiah. Sementara itu, jika pencemaran nama baik dilakukan oleh organisasi atau instansi resmi, maka hukuman yang diberikan dapat bertambah.

Keberadaan pasal pencemaran nama baik di media sosial ini merupakan salah satu langkah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada para pengguna media sosial. Dengan adanya pasal ini, para pengguna diharapkan agar lebih bijak dalam berpendapat di media sosial. Terutama jika yang disampaikan atau dibagikan merupakan informasi yang tidak benar. Oleh sebab itu, pasal ini dapat digunakan sebagai bentuk monitor diri untuk lebih berhati-hati dalam mengemukakan pendapat perihal satu individu atau kelompok. (slk)