INDONESIA USULKAN TARGET KONKRIT DALAM PERTEMUAN APEC WOMEN AND THE ECONOMIC FORUM

12

KPPPA

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

INDONESIA USULKAN TARGET KONKRIT

DALAM PERTEMUAN APEC WOMEN AND THE ECONOMIC FORUM

Siaran Pers Nomor : 105/Humas/KemenPPPA/09/2015

Manila – Filipina (16/9 s.d 18/9), peran kaum perempuan dalam sektor ekonomi disadari sangatlah penting dan strategis di mata dunia. Hal ini terbukti melalui pertemuan yang dilakukan para pejabat tinggi negara anggota APEC setiap tahunnya, yang membahas agenda pemberdayaan ekonomi perempuan dalam APEC Women and the Economy Forum (WEF). Pertemuan yang di tahun 2015 ini dihadiri oleh 18 ekonomi anggota APEC dari kalangan pemerintah, sektor swasta, akademisi, praktisi/pakar, dan pemangku kepentingan terkait lainnya di kawasan.

Rangkaian Pertemuan utama WEF 2015, terdiri dari pertemuan Policy Partnership on Women and the Economy (PPWE) tanggal 16 September 2015, Public Private Dialogue on Women and the Economy (PPDWE) tanggal 17 September 2015, dan puncaknya High Level Policy Dialogue on Women and the Economy(HLPD on WE) tanggal 18 September 2015. Pertemuan WEF kali ini mengangkat tema utama “Women as Prime Movers of Inclusive Growth” dengan 3 sub-tema yaitu women and inclusive business, women and the global value chain, dan women and sustainable development. Rangkaian pertemuan WEF 2015 ini pun bahkan secara resmi telah dibuka oleh Presiden Filipina, H.E Benigno S. Aquino III.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PP&PA), Yohana Yembise, yang kala itu menjadi pemimpin Delegasi Republik Indonesia (Delri) pada HLPD on WE, mengungkapkan “Pertemuan WEF ini merupakan agenda tahunan bagi seluruh pejabat tinggi di 18 negara anggota APEC guna membahas upaya-upaya yang dilakukan untuk memberdayakan perempuan di bidang ekonomi dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam mendukung pertumbuhan inklusif di kawasan. Kami berharap kedepannya kaum perempuan di seluruh dunia dapat memegang peranan penting dalam mensukseskan pertumbuhan ekonomi dunia”.

Unsur kesetaraan gender di berbagai sektor menjadi usulan utama yang dikedepankan oleh Indonesia dalam pertemuan WEF. Hal ini dirasa penting karena dengan mengedepankan unsur kesetaraan gender, maka partisipasi kaum perempuan dalam perekonomian dapat lebih diperkuat. Selain itu, Indonesia juga memberikan beberapa usulan yang mengedepankan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan menekankan unsur fleksibilitas dalam melakukan reformasi kebijakan nasional terkait peningkatan peran perempuan. Usulan ini memberikan keleluasaan bagi kondisi dan kebijakan dalam negeri untuk melakukan reformasi kebijakan sesuai dengan kepentingan nasional. Disamping itu, peningkatan peran perempuan kedepannya diharapkan tidak hanya sebatas angan-angan belaka, tetapi dapat benar-benar terealisasi melalui kebijakan yang lebih fleksibel.

“Usulan Indonesia yang mengedepankan pentingnya “target konkrit” tersebut, kemudian dimasukkan dalam dokumen PPWE Strategic Plan 2015 – 2018, dan dapat diterima oleh seluruh Ekonomi APEC dan di akomodir dalam dokumen tersebut. Usulan Indonesia ini dinilai penting guna mendorong prakarsa-prakarsa yang direncanakan dalam forum APECPPWE dapat terlaksana dengan tenggat waktu yang jelas dan bukan hanya sebatas indikator saja”, terang Menteri Yohana.

Pada kesempatan ini pula, Indonesia telah melaporkan dan menyampaikan implementasi Individual Action Plan (IAP) 2015 pada pertemuan PPWE. Hal ini merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk tetap memajukan peranan perempuan dalam perekonomian nasional. “Indonesia menyampaikan serangkaian kemajuan nasional terkait implementasi kebijakan dan prakarsa dalam mendukung akses perempuan terhadap layanan pembiayaan (keuangan), akses pasar, partisipasi perempuan dalam kepemimpinan baik di pemerintahan dan sektor swasta, serta menggarisbawahi perlunya upaya sektor pemerintah mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Selain itu Indonesia juga telah menyampaikan gambaran umum statistik kemajuan nasional terkait peran dan partisipasi wanita di berbagai sektor”, tutur Menteri Yohana.

Meskipun forum kerja sama APEC bersifat voluntary-basis dan non-legally binding, namun perlu ada keseriusan oleh para pemangku kepentingan dalam memajukan peranan perempuan dalam mendukung roda perekonomian. “Oleh karena itu diharapkan agar APEC dan forum kerja sama ekonomi terkait lainnya dikawasan dapat tetap menjadi media bagi Indonesia dalam menyuarakan kepentingan nasional dan tetap berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut isu pemberdayaan perempuan dan gender equality”, harap Menteri Yohana.

 

 

           HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : humas.kpppa@gmail.com

Menteri PP dan PA Yohana Yembise berfoto bersama disela sela acara Kegiatan APEC 2015 Manila, Philipina 16 s.d 18 September 2015.
Menteri PP dan PA Yohana Yembise berfoto bersama disela sela acara Kegiatan APEC 2015 Manila, Philipina 16 s.d 18 September 2015.