Dalam rangka memperkuat peran inspektorat dalam pengawasan pelaksanaan PPRG di K/L, Kementerian PPPA  dalam hal ini Deputi Bidang Kesetaraan Gender mengadakan Kegiatan Workshop Pelaksanaan PPRG dalam Mekanisme Pengawasan di K/L.

Sasarannya adalah Kemenkeu, Kemendagri, Kemendes, KLHK, Kemen PUPR,  Kemenhub, Bappenas, BNPB, Kemenko PMK, Kementerian ESDM, Kementerian Kominfo, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian ATR/BPN, BPPT, LIPI, BMKG, TVRI, dan RRI yang juga merupakan K/L Mitra Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan. Adapun peserta yang hadir perwakilan dari Inspektorat, Perencana, dan Unit Satker K/L sebanyak 40 orang.

Narasumber yang hadir dalam Kegiatan tersebut diantaranya Staf Ahli Menteri Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Ibu Titi Eko Rahayu memberikan materi Kebijakan stranas Percepatan Pelaksanaan PUG Melalui PPRG, Auditor Ahli Madya Kemenkeu, Bapak Heru Susanto, SE, SH, MH, CFE, CLA memberikan materi tentang Pengalaman Kemenkeu dalam Mengimplementasikan Pengawasan PPRG, dan juga  narasumber dari Sekretaris Inspektorat Jendral KLHK (Bapak DR. Murdiono) membahas mengenai Peran Itjen dalam Pengawasan PUG di KLHK.

“”Kementerian PPPA hari ini melakukan workshop PPRG bagi stakeholders strategis yakni pengawas dan perencana di K/L sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas agar mampu mengintegrasikan PPRG di dalam siklus pembangunan seperti pengawasan pemerintahan, sehingga efektif mendukung kinerja pemerintahan” ucap Ibu Titi dalam sambutannya.

Diharapkan dengan adanya materi best practice dari dua Kementerian yang status kelembagaan PUGnya Mentor tersebut dapat menumbuhkan semangat untuk K/L lainnya dalam mengintegrasikan Gender pada setiap program/kegiatan yang dilakukan. Hadir pula pada sesi berikutnya Bapak Yusuf Supiandi selaku Pakar Gender  dengan materi PUG PPRG dan Indikator capaiannya serta Ibu Farida Hayati, tenaga ahli gender melanjutkan diskusi yang lebih mendalam mengenai mekanisme pengawasan di K/L dan mengajak Peserta untuk mereview  dan memberi masukan pada tahapan-tahapan dalam Buku Modul panduan Pengawasan PPRG di K/L yang sedang di garap.

Untuk Tahap Pengawasan Pelaksanaan PPRG sendiri, Pengawasan harus diklasifikasikan dalam 2 tahap (ex ante dan post ante)

  1. Pengawasan ex-ante (pra-pelaksanaan) dilakukan untuk menilai kualitas GBS melalui review GBS
  2. Pengawasan post-ante (evaluasi pelaksanaan kegiatan) dilakukan melalui audit

Pelaksanaan audit tidak perlu dilakukan terpisah atau khusus namun cukup dilakukan bersama dengan audit pelaksanaan anggaran, Audit tidak hanya fokus pada kelengkapan administrasi atau dokumentasi, namun juga pada kualitas output riil dan mendorong efisiensi melalui inovasi-inovasi kegiatan responsif gender di dalam rekomendasi pengawasan. Pengawasan dilakukan pada kegiatan yang sudah di tagging sebagai kegiatan responsif gender dengan melampirkan GBS, sebagai lampiran RKA sehingga “pemenuhan ketersediaan GBS” tidak termasuk dalam potensi temuan, pengawasan tidak semata-mata untuk akuntabilitas pelaksanaan kebijakan/kegiatan responsif gender namun juga dapat memberi nilai tambah terhadap organisasi (K/L & Pemda).

Dalam Mengintegrasikan Kebijakan Pengawasan di K/L diperlukan:

1).  Komitmen Pimpinan, 2). Regulasi terkait dengan perencanaan dan penganggaran PUG, regulasi terkait dengan Pedoman Pengawasan PUG, 3). sosialisasi PUG dan PPRG di Lingkungan Internal K/L, 4). Penguatan pembentukan Pokja dan Focal Point PUG dan PPRG bagi K/L dan melalui kegiatan Bimtek, 5). Koordinasi antara Biro Perencanaan dan Inspektorat K/L, 6). dan memberikan reward kepada K/L yang sudah berkomitmen (tidak hanya piagam penghargaan).

Kegiatan Workshop Pelaksanaan PPRG dalam Mekanisme Pengawasan di K/L ditutup oleh Ibu Dra. Hj. Anisah, Msi selaku Kepala Bidang Gender dalam Lingkungan yang menyampaikan setelah diadakan kegiatan ini akan dibentuk Tim Perumus dan tindak lanjut Pertemuan kembali untuk Pembahasan Modul Panduan Pengawasan PPRG yang lebih mendalam, diharapkan modul ini lebih dikuatkan lagi dalam bentuk Peraturan Menteri. (rd)