Bogor [14/08/2019]. “Kementerian Sekretariat Negara (Kemen Setneg) memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional Indonesia, dan itulah satu dari berbagai alasan lain yang menjadikan isu gender harus mainstream di Kemen Setneg” demikian disampaikan Ari Razmara, Kepala Bidang Kesetaraan Gender dalam Infrastruktur sebagai wakil Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan, dalam sambutan pembukaan pada acara Bimbingan Teknis PUG untuk Kementerian Sekretariat Negara. Acara yang dilaksanakan di Hotel Grand Savero Bogor pada tanggal 14-16 Agustus 2019 dihadiri oleh 20 pejabat Eselon III, Eselon IV dan Analis Kebijakan dari Deputi Hukum dan Perundang-undangan, Biro Perencanaan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara.

Hendry Arisandi, Kepala Bagian Program dan Anggaran I pada Biro Perencanaan Kemen Setneg mengatakan bahwa Kemen Setneg memiliki niatan yang tinggi untuk mengimplementasikan PUG sebagai strategi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian “Walaupun masih tahap awal, komitmen kami terhadap PUG terus meningkat dan terefleksikan ke dalam kegiatan dan rencana kegiatan yang dilakukan. Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Kementerian PP-PA yang telah memberikan asistensi kepada Kemen Setneg terkait isu ini. Kami menyambut baik dan siap bekerjasama untuk mengimplementasikan PUG di lingkungan Kemen Setneg” sambung Hendry pada saat memberikan sepatah kata dari Kemen Setneg.

Bimbingan Teknis yang difasilitasi oleh pakar gender, Dr. Yulfita Rahardjo, dan praktisi gender Kementerian PUPERA, Inneke Indrarini ini memiliki 3 (tiga) sasaran output utama yaitu (1) meningkatnya kesadaran akan isu gender di internal Kemen Setneg, (2) kesamaan persepsi akan perlunya Kelompok Kerja (Pokja) Gender dan (3) meningkatnya keterampilan analisis gender melalui mekanisme PPRG dengan alat analisis Gender Analisis Pathway (GAP).

Dalam presentasi awalnya, Inneke menyampaikan bahwa untuk kasus Kemen PUPR awareness akan gender dan PUG dibangun melalui Pokja PUG yang langsung diketuai oleh Sekjen dan beranggotakan seluruh pimpinan unit Eselon I seluruh Satker di Kemen PUPR. “Hal yang terjadi di kami adalah ketika komitmen datang dan diadvokasi oleh Eselon I, pelaksanaan PUG menjadi lebih mudah dan implementatif. Untuk hal ini, kami memasukan isu gender ke dalam materi substansi  yang secara rutin diadakan dan dipimpin oleh Menteri PUPR” kata Inneke.  (mm)