Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan

0
20
Kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan hingga kini masih terjadi. Kasus demi kasus semakin bertambah. Kini ada kampanye terbaru untuk melawan kekerasan terhadap perempuan.
Komnas Perempuan baru saja meluncurkan ‘Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan’ menyampaikan bahwa kekeraan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan situasi serius yang membutuhkan penanganan yang tepat dan komprehensif. “Salah satunya dengan memastikan hadirnya payung hukum yang bisa menjamin rasa keadilan dan pemulihan korban serta memastikan kekerasan seksual tidak berulang,” kata Yuniyanti Chuzaifah, Wakil Ketua Komnas Perempuan.
 
Hasil Pemantauan Komnas Perempuan menunjukkan, Data Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2016, menunjukkan terdapat 6500 kasus kekerasan seksual yang  terjadi sepanjang tahun 2015, baik di ranah personal/ rumah tangga maupun di ranah komunitas. Beberapa tahun terakhir bahkan tak sedikit kasus-kasus kekerasan seksual yang disertai  ancaman pembunuhan hingga kematian korban, dan pelakunya diidentifikasi lebih dari satu orang (dilakukan secara massal/ gang rape).
 
16-haktp
Kekerasan seksual dengan korban anak juga terinstitusi dalam perkawinan anak yang hingga saat ini masih terjadi di masyarakat. Analisis data prevalensi perkawinan anak usia dini yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 1.000 anak perempuan menikah setiap harinya di Indonesia.
 
Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (K16HAKtP) adalah kampanye internasional tahunan yang bertujuan mendorong upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. “Momentum K16HAKtP sangat penting untuk meneguhkan mandat Komnas Perempuan sebagai salah satu mekanisme HAM nasional,” kata Yuniyanti lagi. K16HAKtP juga dimaknai sebagai media memperkuat konsolidasi gerakan perempuan, untuk menegaskan isu kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia.
 
Kesadaran atas kedaruratan situasi kekerasan seksual semakin menguat seiring peran media dalam menginformasikan kasus-kasus Kekerasan Seksual dan pernyataan Presiden RI bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan luar biasa. “Tapi dalam kerangka hukum Indonesia kekerasan seksual masih dianggap sebagai kejahatan kesusilaan semata, sehingga mengurangi derajat kekerasan seksual yang menimbulkan dampak yang berat bagi korban, dan menguatkan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata,” kata Yuni lagi.
Untuk itu, hadirnya kerangka hukum yang berpihak dan memperluas akses keadilan bagi korban menjadi penting dan mendesak. Komnas Perempuan mendorong agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang telah masuk dalam prolegnas prioritas 2016 perlu terus didorong untuk segera dibahas dan disahkan menjadi Undang-Undang. Selain itu, DPR RI segera membentuk Pansus Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan pada tahun 2016 dan melanjutkan pembahasan pada tahun 2017. “Pemerintah, agar memberikan dukungan konkrit terhadap pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, serta memastikan akses perempuan korban kekerasan seksual terhadap layanan yang disediakan negara,” tutur Yuni. (rab)