Padang Sumatera Barat (12/09/2019). “Auditor sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran sentral dalam memastikan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) diimplementasikan dengan baik dalam program dan kegiatan OPD. Auditor bertugas sebagai filter terakhir pelaksanaan PUG setelah rentetan kerja keras yang dilakukan oleh Dinas PP-PA dan Bappeda dalam advokasi dan asistensi PUG di ranah perencanaan dan penganggaran” demikian disampaikan Niken Kiswandari, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan pada acara pembukaan Penguatan Kapasitas Auditor Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan PPRG di Propinsi Sumatera Barat. Acara dilaksanakan di Hotel Mercure Padang dan diikuti oleh 43 auditor yang berasal dari provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Sumatera Barat.

“Sumatera Barat saat ini memang memiliki IPG diatas rata-rata nasional, tetapi Sumatera Barat masih harus mengejar ketertinggalan untuk IDG yang saat ini masih harus ditingkatkan terutama untuk isu peran dan status perempuan dalam politik, peran perempuan dalam posisi manajerial dan peran perempuan dalam tenaga kerja” tambah Niken.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Besri Rahmad, mengatakan bahwa dari 14 Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera Barat, 9 diantaranya sudah mendapatkan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya. Selain hal itu, Sumatera Barat juga memiliki MoU dengan Kantor Staf Presiden (KSP) terkait Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah untuk PUG. Implikasi dari MoU ini menyebabkan program dan kebijakan responsif gender menjadi target output yang harus dicapai oleh setiap kepala daerah di Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan  advokasi PUG tidak dilakukan sektor per sektor tetapi langsung seluruh sektor melalui kepala daerah masing-masing.

“Pelan tapi pasti, jumlah dan kualitas GAP dan GBS kami bertambah bahkan di OPD-OPD dan Kab/Kota yang sebelumnya belum menjadikan PUG sebagai prioritas strategi pelaksanaan pembangunan mereka” tambah Besri.

Pelatihan yang berlangsung pada tanggal 12-13 September 2019 ini menghasilkan rencana tindak lanjut dari masing-masing wakil instansi pengirim setelah sebelumnya peserta dikenalkan dengan materi gender, pengarusutamaan gender, perencanaan dan penganggaran yang  responsif gender, teknik telaah dan penjaminan mutu dokumen GAP dan GBS serta pelaksanaan program responsif gender di lapangan.(mm)