Saat ini memang penggunaan media sosial tidak ada batasnya, hal ini tentu tidak selamanya hanya berdampak positif, bahkan saat ini dampak negatif media sosial tidak main-main. Dimana dampak tersebut akan didapat jika menggunakan media sosial dengan tidak bijak. Untuk itu kebijakan menggunakan media sosial telah diatur dengan baik dalam undang undang ite terbaru dan perlu dipahami oleh pengguna media sosial. Dimana akan membantu pengguna untuk terhindar dari dampak negatif media sosial.

Pengertian Undang Undang ITE

Sebelum membahas mengenai kebijakan penggunaan media sosial menurut undang undang ite, ada baiknya mengerti terlebih dahulu apa itu undang undang ite. Perlu dipahami undang undang ite merupakan sebuah ketentuan yang harus dipatuhi. Dimana yang harus mematuhi adalah orang yang melakukan kegiatan dengan memanfaatkan internet. Undang undang ite menggunakan tanda tangan digital yang telah tersimpan sebagai bukti sah jikalau sesuatu pelanggaran terjadi di dunia internet.

Kebijakan Penggunaan Media Sosial

Ada beberapa kebijakan saat menggunakan media sosial yang telah diatur oleh undang undang ite, dimana semua kebijakan ini haruslah dipatuhi para pengguna media sosial. Untuk itu sebelum mematuhinya ada baiknya memahami secara jelas apa saja kebijakan tersebut. berikut kebijakan penggunaan media sosial yang telah diatur oleh undang undang ite terbaru:

  1. Kebijakan Mengenai Kesusilaan

Terkadang terlalu bebasnya penggunaan media sosial membuat para penggunanya tidak dapat mengontrol setiap kata yang keluar. Dimana terkadang melanggar kesusilaan yang tentu saja akan meresahkan baik untuk yang membaca ataupun yang lainnya. Hal ini tentu saja membuat pengguna media sosial yang melanggar kebijakan ini berakhir terkena hukuman. Sesuai dengan pasal 45 ayat satu yang telah diatur oleh undang undang ite terbaru dan tentu saja harus dipahami.

Dimana siapapun melakukan, mengirimkan, membuat sebuah dokumen elektronik pada media sosial yang berisikan pelanggaran kebijakan kesusilaan akan terjerat hukum. Walaupun dalam media sosial cara, sikap pengguna jugalah harus sesuai dengan moral yang ada. Dimana harus saling menghargai dan menghormati para pengguna media sosial. 

  1. Kebijakan Mengenai Perjudian

Perjudian memang sudah diatur oleh hukum bahwa itu adalah suatu kegiatan yang dilarang. Kebijakan mengenai perjudian tidak hanya mengatur masyarakat di dunia nyata namun juga di dunia maya. Seperti yang diketahui, saat ini penggunaan media sosial yang terlalu bebas membuat dengan mudahnya perjudian dilakukan tanpa diketahui. Namun tentu saja sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga, walaupun telah disembunyikan para penjudi dunia maya pasti ketahuan. Hingga akhirnya hukum berbicara untuk menegakkan sebuah kesalahan.

Undang undang ITE terbaru telah mengatur kebijakan mengenai perjudian dengan jelas pada pasal 45 ayat 2 dan tentu saja haruslah dipatuhi oleh setiap pengguna media sosial. Dimana siapapun melakukan, mengirimkan, membuat sebuah dokumen elektronik pada media sosial yang berisikan pelanggaran kebijakan perjudian akan dikenakan pidana hingga 6 tahun lamanya.

  1. Kebijakan Untuk Tidak Melakukan Penghinaan

Selain kedua kebijakan, selanjutnya yang merupakan kebijakan penggunaan media sosial sesuai dengan undang undang ITE adalah dilarang melakukan penghinaan. Penghinaan yang dimaksud disini adalah melakukan sesuatu hal yang berujung pencemaran nama baik seseorang ataupun lembaga. Kasus yang sedang hangat baru-baru ini adalah musisi Ahmad Dhani yang terancam kurungan penjara sebanyak 1 tahun.

Kebijakan dalam bertingkah laku di media sosial untuk tidak melakukan penghinaan ataupun pencemaran nama baik sesuai dengan pasal 45 ayat 3 undang undang ITE. Dimana siapapun melakukan, mengirimkan, membuat sebuah dokumen elektronik pada media sosial yang berisikan pelanggaran kebijakan penghinaan akan dikenakan pidana. Bahkan pidana paling lama hingga 4 tahun akan didapatkan sebagai ganjaran.

  1. Kebijakan Untuk Tidak Melakukan Pengancaman Atau Pemerasan

Pengancaman ataupun pemerasaan saat ini sangat marak terjadi melalui media sosial, semua itu karena media sosial dapat dengan mudah menyebarkan informasi. Dimana terkadang informasi yang telah dihapus pengguna telah terlebih dahulu dicopy oleh pengguna lain. Sehingga pengancaman atau pemerasan kadang terjadi, bahkan undang undang ite dapat dijadikan alat untuk menakut-nakuti. Dimana jikalau informasi yang telah dihapus disebarkan ulang lagi akan menimbulkan masalah hukum.

Ada baiknya jika menemukan kasus seperti itu janganlah takut, lebih baik segera melapor. Semua itu telah secara jelas diterangkan pada pasal 45 ayat 4. Dimana siapapun melakukan, mengirimkan, membuat sebuah dokumen elektronik pada media sosial yang berisikan pelanggaran kebijakan pengancaman. Hal ini akan menjerat pengguna yang melakukan pengancaman hingga paling banyak selama 6 tahun penjara.

  1. Kebijakan Berita Hoax

Saat ini dampak negatif yang sangat mudah ditemukan saat menggunakan media sosial adalah penyebaran berita hoax dengan mudahnya. Penyebaran berita hoax atau bohong ini tentu saja dapat merugikan beberapa pihak terkait. Dulu tidak terlu banyak berita hoax bermunculan, namun semakin longgarnya hukum membuat berita hoax kian marak terjadi. Pasti saat ini hampir setiap pengguna media sosial pernah menjadi korban dari berita hoax. Namun tidak perlu risau, saat ini undang undang ite terbaru telah mengaturnya pada ayat 45 ayat 1.

Dimana siapapun melakukan, mengirimkan, membuat sebuah dokumen elektronik pada media sosial yang berisikan berita bohong akan terjerat hukum. Dimana berita bohong ini berakhir merugikan dan menyesatkan satu pihak ataupun lebih. Akan dikenakan hukuman selama 6 tahun penjara.

  1. Kebijakan Akan Sara

Saat ini sesuatu hal mengenai sara dimana suku, agama dan ras diusik tentu saja akan menimbulkan perkara hukum. Negara Indonesia merupakan negara dengan keragaman suku, budaya serta agama. Namun tetap saja masyarakat Indonesia dapat hidup damai, bersatu bersama dengan begitu banyak perbedaan. Jika melakukan pelanggaran dimana menyebarkan informasi terkait sara akan terjerat hukuman 6 tahun penjara. Semua itu sesuai dengan pasal pasal 45A pada ayat 2, terkait penyebaran kebencian dan permusuhan tentang sara.

Itulah beberapa hal mengenai kebijakan penggunaan media sosial berdasarkan undang undang ite terbaru yang harus dipahami dan dipatuhi. Sehingga kemajuan teknologi tentunya akan jauh lebih baik manfaatnya.(slk)