Surabaya [19/08/2019]. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur telah menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kapasitas Auditor/Pengawas Daerah Dalam Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang dilaksanakan di Kota Surabaya, Jawa Timur pada hari Senin 19 Agustus 2019 dan berakhir pada hari Selasa 20 Agustus 2019. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan kapasitas auditor/pengawas daerah dalam pelaksanaan PPRG di Provinsi Jawa Timur.

“Pembangunan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan secara komperehensif dan berkelanjutan untuk mendukung RPJMN, dimana didalam RPJMN sendiri terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi arus utama yaitu: Pembangunan yang berkelanjutan, Good government dan Gender mainstreaming.” Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas DP3AK provinsi Jawa Timur ibu Dr. Rahayu, SH, MSi pada saat membacakan sambutan pembukaan acara tersebut.

Dr. Rahayu, SH, MSi menambahkan, “Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat dilaksanakan jika proses pembangunan dilaksanakan secara transparan dan mampu merangkul seluruh masyarakat baik laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia serta masyarakat yang termarjinalisasi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini telah berkomitmen dalam mewujudkan pembangunan yang Responsif Gender yang diwujudkan dengan adanya dukungan dari Kepala Daerah yaitu telah dimasukkannya Pengarusutaman Gender (PUG) kedalam strategi RPJMND Provinsi Jawa Timur 2019-2024. Selain itu PUG juga masuk kedalam visi dan misi Provinsi Jawa Timur yang dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Nawa Bhakti Satya yaitu Jatim Sejahtera, Jatim Akses, Jatim Berkah, Jatim Kerja, Jatim Cerdas dan Sehat, Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim Amanah dan Jatim Harmoni. Dalam Nawa Bhakti tersebut semua lapisan masyarakat memiliki posisi yang adil dalam mendapatkan akses, partisipasi, control dan manfaat yang sama dalam pembangunan.

Dra. Niken Kiswandari, M.Si, Asisten Deputi Kesetaraan Gender bidang Infrastruktur dan Lingkungan mengungkapkan, “Komitmen Provinsi Jawa Timur lainnya dapat dilihat dari hasil penerimaan penghargaan Anugrah Parahita Eka Praya (APE) tahun 2018 yang lalu, dimana Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan APE katagori mentor. Serta  terdapat 8 (delapan) Kabupaten/Kota masuk kategori Utama, 20 (dua puluh) Kabupaten/Kota dalam katagori Madya serta 8 (delapan) Kabupaten/Kota dalam katagori Pratama, dan sisa nya sebanyak 12 Kabupaten/Kota belum mendapatkan penghargaan karena kurang maksimalnya pelaksanaan PUG. Oleh sebab itu salah satu tujuan diselenggarakannya acaranya ini adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM di Provinsi Jawa Timur mengenai PUG dan PPRG.”

   Melihat hal tersebut maka kegiatan yang dipandu oleh tenaga ahli gender ibu Farida Hayati dan ibu Rochendah dalam penguatan kapasitas auditor ini dirasa sangat penting karena auditor merupakan bagian dari penggerak (driver) yang melaksanakan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap perangkat daerah serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerah. Selain itu masih banyak auditor yang belum memahami PPRG yang menjadi subyek pengawasan dalam seluruh sektor pembangunan. (GSR)