Sebagai kelompok yang seringkali menanggung beban ganda dan diskriminasi, perempuan menemui kendala dalam melakukan berbagai aktivitas yang harus dijalankan di ranah publik sesuai dengan peran gendernya. Selain itu, minimnya sarana publik yang ramah dan responsive atas kebutuhan perempuan, kaum difabel menambah beban ganda dan diskriminasi yang ada. Fasilitas publik yang ramah dan responsive terhadap kebutuhan perempuan menjadi hal yang diperlukan untuk mendukung perempuan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari di masyarakat dengan tanpa meninggalkan peran dan kondisinya. Menanggapi keadaan dan kebutuhan ini, Kedeputian Kesetaraan Gender KPP-PA bekerjasama dengan Dinas PP-PA Provinsi Sulawesi Barat melakukan Sosialisasi tentang Panduan Teknis Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik yang Responsif Gender. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis, 4 April 2019 di Kota Mamuju dan diikuti oleh kurang lebih 80 peserta yang berasal dari OPD dan LM pelaksana dan pemerhati isu perempuan, infrastruktur dan sarana public.

Ari Razmara, Kepala Bidang Kesetaraan Gender dalam Infrastruktur menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas komitmen dan dukungan penuh terhadap upaya integrasi isu gender ke dalam penyediaan fasilitas dan sarana prasarana publik yang responsive gender. Ari juga menyampaikan bahwa perspektif gender mutlak diperlukan dalam pembangunan sarana prasarana publik untuk memastikan perempuan memperoleh akses, partisipasi, control dan manfaat dari pembangunan sarana prasarana tersebut.

“ketika perempuan memainkan peran ganda di masyarakat, sudah seharusnya masyarakat juga menyokong peran ganda tersebut melalui serangkaian kebijakan yang memudahkan perempuan dalam melaksanakannya” tandas Ari.

Kepala Dinas PP-PA Provinsi Sulawesi Barat, Darmawati Ansar, menyampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen dalam memajukan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam seluruh kebijakan dan programnya melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

“Walau kami masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaan riil PUG di lapangan, tetapi komitmen dari seluruh OPD di Provinsi Sulawesi Barat membantu kami dalam menghadapi tantangan tersebut. Sarana prasarana publik adalah salah satu sektor pembangunan yang kami berkomitmen untuk memasukan perspektif gender di dalamnya” tegas Darmawati.

Acara Sosialisasi diisi dengan paparan narasumber dari Kementerian PUPERA yang menyampaikan kebijakan tata ruang dan sarana publik yang berkeadilan dan berkesetaraan. Kebijakan tersebut bersifat komprehensif baik dari sisi proses perencanaan, design pembangunan dan sasaran pemanfaatannya. Kementerian PP dan PA juga menyampaikan paparan terkait penyediaan ruang asi dan penitipan anak yang sesuai standar pelayanan minimal.