Sebagai langkah untuk menyelesaikan berbagai masalah kesehatan perempuan dan anak terkait buruknya sanitasi dan akses air bersih, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) melaksanakan kegiatan Fasilitasi dan Sanitasi Air Bersih yang Responsif Gender. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Swissbell Kota Palu ini dihadiri oleh lebih dari 70 orang peserta yang berasal dari OPD terkait, organisasi pemerhati masalah kesehatan dan lingkungan serta organisasi perempuan di Sulawesi Tengah. Kegiatan yang dihadiri langsung oleh Deputi Kesetaraan Gender ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perlunya perempuan diikutkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program sanitasi dan akses air bersih.

 

“Sampai pada tahun 2017, cakupan nasional akses air minum layak adalah 72.2%, cakupan rumah tangga dengan jamban sendiri adalah 77.84% dan jamban sendiri dengan septic tank 61,1%. Hal ini menunjukan masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak memiliki akses terhadap air minum layak dan tidak memiliki jamban” jelas Agustina Erni, Deputi Kesetaraan Gender KPP&PA dalam sambutan pembukaannya.

“Kaum perempuan menjadi kelompok yang berkepentingan dalam hal sanitasi  dan air bersih karena merekalah yang aktivitas sehari-harinya paling dekat dengan dua hal ini baik sebagai pengguna maupun sebagai penerima manfaat” tambah Erni.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Propinsi Sulawesi Tengah, Ihsan Basir, menyampaikan bahwa masyarakat Sulawesi Tengah saat ini memang sedang memerlukan kebijakan dan program sanitasi dan akses air bersih yang layak dan mudah terutama untuk Kota Palu dan sekitarnya yang baru saja dilanda bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi.

“Saat ini sanitasi dan akses atas air bersih memang menjadi tantangan bagi kami terutama pasca bencana tahun lalu. Di daerah lokasi bencana dan di hunian sementara, dua isu ini menjadi masalah besar terutama bagi perempuan, anak lansia dan masyarakat berkebutuhan khusus”, jelas Ihsan.

“Kami berterima kasih KPP&PA mengalokasikan kegiatan ini di Sulawesi Tengah dan berharap kita bersama bisa membuat progam khusus untuk PUG di bidang bencana yang mencakup seluruh bidang pembangunan secara komprehensif termasuk didalamnya isu sanitasi dan akses air bersih”, sambung Ihsan.

Minimnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk berpengaruh terhadap daya saing nasional. Data menunjukan bahwa Indonesia mengalami kerugian di bidang kesehatan sebesar 29.13 trilyun pada tahun 2013. Kerugian ini berasal dari besarnya upaya dan program yang diperuntukan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan yang disebabkan oleh buruknya sanitasi dan minimnya akses terhadap air bersih. Di sisi lain, penelitian WHO menunjukan bahwa investasi sbesar USD 1 untuk perbaikan sanitasi dan akses terhadap air bersih memberikan imbal paling sedikit sebesar USD 8. Selain itu, studu WHO juga menyebutkan bahwa intervensi modifikasi sanitasi yang baik dapat menurunkan angka penyakit diare sebesar 94%.(mm)