Tidak semua kejahatan dijatuhi sanksi pidana atau sanksi denda, ada pula sanksi hukuman mati. Keberadaan hukuman mati di Indonesia menjadi sesuatu yang sudah tidak asing lagi. Beberapa kasus yang dijatuhi hukuman mati seperti makar, pelaku ancaman keutuhan NKRI, pembunuhan berencana, dan penjualan atau penyelundupan narkoba.

Adanya praktik hukuman mati itu sendiri juga sudah ada cukup lama. Sejak Indonesia masih berbentuk kerajaan, praktik hukuman mati sudah berlaku. Sistem hukuman mati yang berlaku di Indonesia merupakan warisan sistem hukuman kolonial. Berikut ini penjelasan, sejarah, dasar hukum, dan kasus-kasus hukuman mati yang ada di Indonesia

1.   Hukuman Mati di Indonesia Secara Umum

Hukuman mati sebagai akibat dari kejahatan berat dengan cara menghilangkan nyawa. Adanya hukuman ini bertujuan memberikan efek jera, menegakkan hukum dan keadilan, balasan setimpal bagi pelaku kejahatan. Kejahatan berat yang divonis hukuman mati adalah penjualan dan penyelundupan narkoba, pembunuhan berencana, terorisme, dan makar. Di Indonesia  cara pengeksekusiannya dengan ditembak mati.

2.   Sejarah Hukuman Mati di Indonesia

Hukuman mati sudah ada sejak zaman kerajaan. Contohnya di Kerajaan Majapahit hukuman mati diperuntukkan bagi pencuri, pemberontak, musuh raja, pembunuh, mereka yang meminta orang lain untuk membunuh, dan mereka yang melukai orang tidak berdosa. Eksekusinya  ditusuk menggunakan keris, ditenggelamkan di laut atau sungai dengan diikat pada alat pemberat, dibakar hidup-hidup.

Hukuman mati pertama pada zaman kolonial terjadi pada masa pemerintahan Daendels, yakni pada tahun 1808. Hukuman mati saat itu dianggap sebagai strategi untuk membungkam perlawanan penduduk pribumi sehingga dapat mencegah pemberontakan dan untuk mempertahankan tanah jajahan. Eksekusinya berupa tembak mati, hukuman pancung, hukuman gantung, hukuman Picis, dan hukuman pecah kulit.

Pada masa Presiden Soeharto, eksekusi hukuman mati dilakukan oleh PETRUS. Masa itu hukuman mati bagi pelaku makar masih diberlakukan. Pemberlakuan hukuman itu sendiri sejak masa orde lama. Sedangkan zaman sekarang, hukuman mati bagi pelaku makar sudah tidak diberlakukan lagi. Sekarang ini pelaku makar hanya diberi pidana berupa hukuman penjara.

3.   Undang-Undang yang Mengatur Vonis Hukuman Mati

Tidak sembarang pidana bisa dikenakan kepada tiap pelaku kejahatan dan beberapa kejahatan tidak bisa dikenakan vonis hukuman berat. Penegakan hukum harus sesuai dengan asas legalitas dalam pelaksanaannya. Pedoman mengenai jenis kejahatan dan pidananya diatur dalam undang-undang dan pasal-pasal dalam KUHP.

Di dalam KUHP sendiri ada tiga bagian yang mengatur jalannya penegakan hukum. Buku I  Aturan Umum, membahas mengenai jenis pidana. Buku II Kejahatan, membahas mengenai jenis kejahatan dan pidananya. Lalu ada buku III Pelanggaran, membahas mengenai pelanggaran keamanan umum.

4.   Prosedur Pelaksanaan Hukuman Tembak Mati

Tidak sembarangan dilakukan, hukuman tembak mati diatur dalam Undang-Undang No. 2/PNPS/1964 Bab I. Eksekutor yang ditunjuk adalah satu bintara, 12 orang tamtama, dan dipimpin oleh seorang perwira. Regu penembak ini adalah brimob. Terpidana harus ditembak tepat di jantung. Jika terpidana masih hidup setelah ditembak, maka kepalanya yang jadi sasaran.

5.   Kasus-kasus Terkenal yang Dijatuhi Hukuman Mati di Indonesia

Pada masa kolonial, Raden Trunojoyo divonis hukuman mati karena melawan Mataram. Raden Trunojoyo dieksekusi langsung oleh Amangkurat II dengan ditusuk menggunakan keris. Kemudian ada Pieter Elberfeld yang dihukum pecah kulit. Pieter diduga bersekongkol dengan beberapa pejabat Banten di Batavia untuk membunuhi orang Belanda di sebuah perayaan pesta.

Memasuki zaman orde lama pelaku kejahatan yang terkenal dan divonis hukuman mati ialah Amir Sjarifuddin, pelaku pemberontakan PKI dan Kartosoewirjo, pimpinan gerakan DI/TII. Pada zaman orde baru, khususnya masa pemerintahan Presiden Soeharto, kasus yang  mendapat vonis hukuman mati dan cukup terkenal yaitu kasus Kusni Kasdut, Oesin Bestari, dan Henky Tupanwael.

Kasus narkoba dengan terpidana Ayodhya Prasad Chaubey pada tahun 2004 lalu ada Freddy Budiman, Michael Titus Igweh, Humprey Ejike, Seck Osmane pada tahun 2016. Mereka dihukum tembak mati. Ada pula kasus terorisme dengan terpidananya Amrozi, Ali Ghufron, Imam Samudera, dan Fabianus Tibo yang semuanya dihukum mati dengan cara ditembak.

Hukuman mati di Indonesia tidak bisa kita sepelekan keberadaannya dan tidak dapat pula kita acuhkan. Hal ini tetap dilakukan oleh pemerintah demi mewujudkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang damai, aman, dan tenteram. Sebagai warga negara hukum, memang sudah seharusnya kita sadar akan hukum yang berlaku.(hn)