Pada tahun 2016 kebijakan penggunaan kantong plastik berbayar mulai diujicobakan. KLHK mengumumkan periode uji coba mulai dari 21 Februari hingga 31 Mei 2016, atau sekitar 4 bulan. Setelah habis masa percobaannya, KLHK mengeluarkan surat edaran bahwa kebijakan ini diserahkan pada masing-masing Pemda. Ini membuat pihak Ritel terutama yang memiliki cabang di berbagai wilayah, merasa kebingungan. Ada wilayah yang menolak kantong plastik seperti di Banjarmasin. Namun, akhirnya disepakati bahwa kantong plastik diberikan secara gratis.

Baru-baru ini Kota Bogor mengeluarkan Peraturan Walikota No 16 Tahun 2018 yang berisi pelarangan penggunaan kantong plastik terutama di swalayan dan mall, terhitung sejak 1 Desember 2018. Pihak pemerintah kota terus berupaya melakukan sosialisasi terkait ini dan membagikan kantong ramah lingkungan kepada masyarakat. Hal ini mengingat Bogor menghasilkan sampah sekitar 700 ton per hari, dimana 100 ton sampah tersebut merupakan sampah plastik. Kita tahu bahwa kantong plastik yang kita pakai rata-rata hanya dalam waktu 2 menit saja butuh waktu lama untuk diuraikan, yaitu sekitar 200 tahun. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi permasalahan sampah di kota Bogor.

Dilansir dari harian Tribun, data dari Jenna Jembeck yang dirilis pada 2015, Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut yang mencapai 187,2 juta ton per tahun, setelah Cina yang mencapai 262,9 juta ton per tahun.

Masih segar di ingatan kita tentang seekor paus pilot di Songkhla, Thailand yang mati karena perut yang terisi penuh oleh 80 kantong plastik. Cara makan paus yang menghisap air dalam jumlah banyak menimbulkan tingginya resiko kantong plastik yang melayang di laut masuk ke tubuh paus. Indonesia yang merupakan penghasil kantong plastik terbesar kedua tentu memiliki tanggung jawab atas fenomena ini.

Sumber : Pikiran Rakyat

Pemerintah merupakan pelaksana suatu kebijakan yang memiliki kekuatan untuk menyelesaikan suatu masalah. Apabila suatu kebijakan telah dikeluarkan, mau tidak mau masyarakat daerah tersebut harus patuh pada aturan yang ada. Apalagi jika ditambah dengan adanya sanksi ketika tidak melakukan suatu peraturan, atau pemberian insentif kepada masyarakat yang melakukan.

Untuk kasus kantong plastik berbayar ini lebih baik jika diangkat ke tingkat nasional. Pihak kementerian dapat membuat kebijakan yang diterapkan secara nasional, sehingga terlihat kekompakan dan tanggung jawab negara dalam menyelesaikan masalah yang dampaknya mendunia ini. Sebelum itu semua terjadi, kita sebagai pribadi yang bertanggung jawab dapat memulai berhenti menggunakan kantong plastik dengan membawa tas ramah lingkungan ketika berbelanja.(rah)