KPPPA

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

 

Menteri PP dan PA : Berkomitmen Tingkatkan Kualitas Hidup Perempuan di Era MEA 2015

Siaran Pers Nomor:104 /Humas KPP-PA/09/2015

 

Prioritas Pembangunan Nasional saat ini adalah Penanggulangan Kemiskinan dan Perluasan Lapangan Pekerjaan. Hal itu seiring dengan agenda internasional yang merupakan kelanjutan MDGs melalui pengembangan suatu konsepsi dalam konteks kerangka/agenda pembangunan pasca 2015, yakni Sustainable Development Goals (SDGs). Pembangunan berkelanjutan ini diantaranya menyangkut (1) usaha penghapusan kemiskinan yang ekstrim dan kelaparan, khususnya dalam mencapai kesempatan kerja yang penuh dan aktif serta pekerjaan yang manusiawi; (2) Perluasan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, utamanya pada bidang pendidikan SD dan SLTP; dan (3) Penjaminan keberlanjutan lingkungan, dimana termasuk akses terhadap air minum yang aman serta sanitasi dasar.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja melalui Gerakan Perempuan Mandiri di Negeri Sendiri. Selain itu Nota Kesepahaman 4 (empat) Menteri yaitu Menteri Tenaga Kerja, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas tentang Optimalisasi Penerapan Kesempatan dan Perlakuan yang Sama Tanpa Diskriminasi dalam Pekerjaan pada tahun 2014 (Equal Employment Opportunity/EEO), yang telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara keempat kementerian tersebut sebagai payung hukum pelaksanaannya. Selain itu, Kementerian PP-PA bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Dalam Negeri juga telah melakukan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) yang memberikan perhatian khusus terhadap kesehatan reproduksi pekerja. “Kedepan saya juga mengharapkan terjalin kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian PP dan PA dengan Fatayat NU untuk bersinergi dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya para anggotanya dalam rangka menuju planet 50-50,” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, saat menjadi pembicara pada Kongres XY Fatayat NU Tahun 2015 di Surabaya (20/9).

Pada akhir tahun 2015 ini kita akan memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana terbuka peluang pasar yang lebih besar bagi Indonesia, kesempatan kerja yang semakin terbuka dan potensi yang dimiliki dalam bidang sumber daya alam, informasi teknologi dan ekonomi kreatif menjadikan usaha kecil menengah sebagai investasi strategi dan penggerak roda perekonomian. “Fatayat NU Pusat yang menaungi 34 Wilayah dan Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa sampai kepada anggotanya (keluarga) dapat bersinergi dengan KPPPA, dam Badan PPPA di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk senantiasa meningkatkan kualitas sumberdaya para anggotanya untuk tumbuh dan berkembang menjadi perempuan yang maju mandiri,”tandas Menteri Yohana.

Data Sakernas BPS, 2012, tercatat Jumlah perempuan 49,65%, dan jumlah anak di Indonesia sekitar 34,26% . Apabila diberdayakan secara optimal maka akan mejadi aset yang cukup signifikan dan potensi sumberdaya yang besar. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh IPB bekerjasama dengan Kementerian PP dan PA mengidentifikasi sebagian besar pelaku industri rumahan adalah perempuan, 70% diantaranya merupakan industri rumahan pemula yang sangat rentan terhadap perubahan kondisi lingkungan. Akan tetapi sangat tahan dan lentur terhadap permasalahan yang dihadapi. Hal ini mempertegas bahwa perempuan berpotensi mengembangkan diri khususnya pada sektor ekonomi kreatif. “Implikasi dari meningkatnya usaha dan penghasilan UKM akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup anak-anaknya sebagai generasi mendatang,” kata Menteri PP dan PA.

Peningkatan ekonomi perempuan juga disinyalir memiliki korelasi yang kuat dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Sebagai organisasi perempuan terbesar saat ini di Indonesia, Fatayat NU diharapkan ikut berperan serta dalam program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” harap Menteri Yohana. Pada kesempatan itu, salah satu peserta Kongres Fatayat NU dari Jawa Tengah menyampaikan harapannya pada saat penyusunan nota kesepahaman antara KPP dan PA dengan Fatayat NU nanti memuat klausul tentang dukungan pemerintah terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk pada Prolegnas 2016.

Diakhir penyampaian materi, Menteri Yohana berharap ketua dan pengurus baru yang terpilih adalah perempuan yang proaktif, berwawasan luas baik nasional maupuan international sehingga mampu mencetak perempuan-perempuan berkualitas menuju planet 50-50.

 

 

HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510,

e-mail : humas.kpppa@gmail.com

IMG_9304 IMG_9309 IMG_9325 IMG_9363 IMG_9400