Bagi sebagian orang, topik tentang gender bukanlah topik yang populer. Dianggap hanya menjadi topik aktivis feminisme semata atau orang-orang yang meributkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Padahal tidak demikian.

Perspektif gender adalah suatu perspektif dalam melihat permasalahan ekonomi, sosial, politik, dan budaya dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Segala macam permasalahan tersebut dilihat sebagai suatu konstruksi sosial masyarakat sehingga tidaklah relevan meninjau aneka persoalan itu dengan membedakan antara lelaki dan perempuan.

Khusus dalam meliput masalah hukum/kriminal terkait anak dan perempuan, perspektif gender juga amat diperlukan. Misalnya dengan menaruh perhatian mengenai bagaimana menuliskan peristiwa yang menimpa perempuan dan anak dengan tidak merendahkan martabatnya atau tidak menyebabkannya menjadi korban berkali-kali. Misalnya dalam kasus perundungan (pelecehan, red.) seksual, masih saja ada jurnalis yang menuliskan kronologi dengan detail, seperti sedang menuliskan kisah cabul saja. Sementara penanganan kasus, latar belakang kejadian, upaya pencegahan yang perlu dilakukan, atau upaya hukum yang harus dilakukan pembaca jika menemui kasus serupa justru tidak dikemukakan dengan cermat. Hal ini menjadikan korban menjadi korban berkali-kali. Cover both side dan edukasi pembaca dari hasil liputan dilupakan demi sensasi.

Liputan dalam dunia infotainment pun seharusnya juga bisa ditulis dengan lebih seimbang secara gender. Misalnya, dengan tidak hanya mengekspos seorang selebritas yang menyandang status janda secara negatif. Padahal, pencapaiannya dalam dunia hiburan atau kegiatan-kegiatan positifnya jauh lebih bermanfaat untuk ditampilkan.

Contoh lainnya lagi adalah ketika menulis isu kekerasan terhadap anak. Masih banyak yang perlu dibenahi. Dalam penelitian skripsi yang dilakukan oleh Lidya Caroline dari Jurusan Jurnalistik, Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang (2016), terlihat bahwa media cetak lokal di Jakarta banyak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik dari ketidakkonsistenan mereka dalam upaya perlindungan anak.

Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan, ”Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.” Dalam penafsiran atas Pasal 5 disebutkan: ”Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.”

Identitas anak yang harus dilindungi terkait hal ini juga dalam posisinya sebagai pelaku. Karena sebagai pelaku, sebenarnya anak sekaligus juga menjadi korban–korban karena ketidakmengertiannya atau kekurangpedulian orang tua, keluarga, atau masyarakat sekitarnya.

Identitas di sini bukan hanya jati diri (seperti nama lengkap). Identitas juga mencakup penyebutan alamat tinggal, nama sekolah, keluarga, dan tetangga. Untuk apa menyamarkan nama jika secara terang-terangan mengambil gambar papan nama sekolah, ruang kelas, bahkan tempat duduk si anak? Untuk apa menutupi wajah si anak jika wajah orang tua dan bangunan rumahnya terekspos dengan jelas?

Anak adalah bagian dari bangsa ini yang harus dilindungi karena masih memiliki masa depan yang panjang dan akan menjadi orang-orang yang berpengaruh bagi masa depan Indonesia kelak. Dia masih bisa berubah menjadi lebih baik namun jejak kelam masa lalunya bisa memberatkannya di masa depan. Perlakuan baik kita kepada anak akan menjadi contoh bagi mereka dalam memperlakukan generasi setelahnya.

Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik ini sebaiknya menjadi pedoman kita semua dalam menuliskan dan juga bereaksi terhadap berita yang menyangkut kasus kekerasan terhadap anak meski tidak berprofesi sebagai wartawan. Mengapa? Karena pasal tersebut berkaitan dengan etika, niat baik untuk melindungi kepentingan anak, dan bersifat universal.

Jika wartawan menuliskan berita maka bloger yang menulis di blog pribadinya dan warga biasa yang menulis status di Facebook (atau media sosial lainnya) juga patut mengemban tanggung jawab yang sama dalam melindungi hak dan masa depan anak bangsa. Di samping itu, patut diingat kalau jurnalis meliput untuk medianya, maka blog dan media sosial juga menjadi media alternatif penyampai berita kepada orang lain.

Bukan hanya dalam menulis, kita pun perlu mengkritisi berita atau tulisan di blog, atau status seseorang yang tidak berperspektif gender dan anak. Kita layak berkeberatan atas judul tulisan yang masih menggunakan kata “menggagahi” yang merujuk kepada pelaku pemerkosa karena pemerkosaan sama sekali bukan perilaku yang gagah, misalnya.

Kita juga perlu menyatakan keberatan kepada tayangan yang tidak etis. Misalnya kepada rumah produksi dan stasiun televisi yang menayangkan infotainment tentang seorang lelaki yang bunuh diri, tetapi menyusun narasi seolah-olah keputusannya diakibatkan tindakan istrinya–sembari menyebutkan nama lengkap sang istri. Demi sensasi dan rating, tayangan seperti itu sesungguhnya melukai anak-anak korban.

Kita semua dapat berperan serta menegakkan kebaikan berlandaskan empati. Bloger dapat melakukannya melalui blog pribadinya, warga masyarakat lainnya bisa melakukannya melalui akun media sosial masing-masing dengan bahasa yang santun dan narasi/deskripsi yang berperspektif gender dan edukatif. Kita juga bisa melayangkan surat keberatan kepada media  atau organisasi yang menaunginya jika menemukan pemberitaan yang tidak pantas.(mm)