Dalam rangka meningkatkan pemahaman, kemampuan dan kompetensi pejabat serta staf lintas OPD Provinsi Riau sehingga mampu mengidentifikasi isu-isu gender, mampu menganalisis, mengintegrasikan isu-isu gender dalam penyusunan program-program daerah melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender serta mampu menilai kualitas PPRG yang disusun dan memastikan implementasi dan pencapaian output kegiatan responsif gender maka Kementerian PPPA dalam hal ini Deputi Kesetaraan Gender mengadakan kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dinas PPPA terkait PUG dan PPRG di Provinsi Riau. Provinsi Riau dipilih karena merupakan salah satu wilayah binaan dari Asdep Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan yang status Kelembagaan PUG nya masih Madya.

Kegiatan ini dilakukan selama dua hari di Hotel Premier Pekanbaru pada tanggal 6-7 Agustus 2019. Adapun Peserta yang hadir diantaranya staf lintas OPD di Provinsi Riau dengan Para Jajaran Dinas PPPA di Provinsi Riau sebanyak 40 Orang. Adapun Narasumber yang hadir dalam kegiatan ini diantaranya Kepala Dinas PPPA Provinsi Riau, Ibu T. Hidayati Effiza, MM, Kepala Bidang Kesetaraan Gender dalam Lingkungan, Ibu Dra. Hj. Anisah, MSi, serta Ibu Farida Hayati, Tenaga Ahli Gender PERSEPSI (Perhimpunan Untuk Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Sosial) dan Bapak Dendi Zulheri, M.Kes selaku Fasilitator Gender dari Provinsi Riau yang pernah dilatih Kementerian PPPA.

Kegiatan diawali dengan Sambutan dari Ibu Anisah selaku perwakilan dari Kementerian PPPA. Beliau mengatakan tentang harapannya dalam kegiatan ini. “Saya Berharap Tim Driver Provinsi Riau bisa memaksimalkan pelaksanaan implementasi PUG dan PPRG di daerah mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai ke tingkat desa. Selanjutnya tim tersebut dapat menindaklanjuti pelaksanaan PUG dan PPRG. Mengingatkan kembali bahwa Provinsi Riau sudah memiliki Fasilitator Gender Tingkat Provinsi sebagai perpanjangan tangan Kementerian PP dan PA.” Kata Ibu Anisah, dalam sambutannya.

Selanjutnya, Kepala Dinas PPPA Provinsi Riau membuka kegiatan ini. “Proses Perencanaan dan Penganggaran tersebut harus saling terkait dan terintegrasi agar mampu mengatasi kesenjangan gender yang diukur dari bagaimana akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, kelompok yang berkebutuhan khusus serta kelompok masyarakat rentan lainnya. Untuk itu strategi PUG diharapkan dapat menjadi roda penggerak pencapaian target tersebut yang ditingkat daerah diimplementasikan melalui Pelembagaan PUG dan Perumusan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG sebagai platform pelaksanaan PUG baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. PUG di daerah dituntut harus lebih konkrit dan terintegrasi dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran, yang dalam pelaksanaannya di motori oleh Bappeda, BPKAD, Inspektorat, dan Dinas PPPA sebagai OPD penggeraknya. “ Ucap Ibu Hidayati Effiza dalam sambutannya.

Disadari bahwa tantangan dimasa depan semakin kompleks, untuk itu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia harus mendapat perhatian serius dari kita bersama agar kebermanfaatan semua program pembangunan yang dilandasi semangat keadilan dan pemerataan dapat dirasakan oleh seluruh anak bangsa di negeri yang kita cintai ini.

Sesi berikutnya difasilitasi oleh Bapak Dendi. Diawali dengan memberikan Pre-test Evaluasi Awal bahwa Perkenalan dan dinamika kelompok, dimana peserta dibagi menjadi 5 kelompok. Tiap-tiap kelompok mempresentasikan apa yang dimaksud dengan Konsep Gender, PUG, PPRG, Analisis Gender, dan ARG dan Peserta di fasilitasi juga untuk memberikan harapan dan kekhawatirannya mengenai Pelatihan ini. 

Sedangkan berikutnya Ibu Farida mereview tentang Gender, PUG, PPRG, Analisis Gender, dan ARG. Kemudian dijelaskan juga mengenai GAP dan GBS kepada peserta daerah Inspektorat Provinsi, BPKAD Prov, BKD Prov, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Dinas Pendidikan Prov, Sekwan Prov, Dinas PP dan PA (Bidang PP, Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data, Bidang Perlindungan Anak, Bidang PHP, UPT P2TP2A). OPD mulai menyusun GAB dan GBS : Inspektorat Provinsi, BPKAD Prov, BKD Prov, Kota Dumai, Kota Pekanbaru, Dinas Pendidikan Prov, Sekwan Prov, Dinas PP dan PA (Bidang PP, Bidang Partisipasi Masyarakat dan Data, Bidang Perlindungan Anak, Bidang PHP, UPT P2TP2A). (rd)