Seiring dengan perkembangan dunia teknologi informasi, lembaga keuangan pun turut merubah sistem. Bukti nyata yang terlihat yaitu munculnya beragam aplikasi serta lembaga yang bersedia untuk memberikan pinjaman secara online. Tak sedikit masyarakat yang tergiur dengan kemudahan yang ditawarkan tanpa sepenuhnya memahami tentang dasar hukum pinjaman online. Mengenai masalah ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) menerbitkan aturan untuk mengatur tentang pinjaman online.

Dasar Hukum Pinjaman Online Menurut OJK

Melalui Peraturan No. 77 Tahun 2016, OJK berupaya untuk menertibkan praktik pinjam-meminjam uang dengan sistem online. Penerbitan aturan ini dilakukan karena melihat banyaknya lembaga keuangan yang memberikan pinjaman secara elektronik. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah poin-poin penting dalam aturan tersebut:

  1. Lembaga Peminjaman Harus Berbadan Hukum dan Mendapatkan Izin dari OJK

Hal pertama yang wajib dilihat saat akan mengajukan pinjaman online yaitu kredibilitas dari lembaga peminjaman tersebut. Kredibilitas dapat ditunjukkan dengan ada tidaknya nomor izin usaha serta izin dari instansi terkait (OJK) sebagai badan usaha keuangan yang dapat memberikan pinjaman. Tanpa badan hukum maupun izin resmi dari OJK, maka dapat dipastikan lembaga peminjaman tersebut dijalankan secara ilegal.  

  1. Dokumen Perjanjian Transaksi Pinjam Meminjam

Kendati transaksi pinjam meminjam dilakukan secara online, namun dokumentasi data masih tetap harus dilakukan. Dokumentasi ini berisi tentang nomor perjanjian; data nasabah; tanggal perjanjian; besarnya pinjaman, bunga, serta komisi; batas waktu perjanjian, ketentuan lain, serta cara penyelesaian jika terjadi sengketa. Singkatnya dokumen ini dijadikan sebagai surat perjanjian pinjaman, hanya saja berwujud dokumentasi elektronik.

  1. Informasi Peruntukan Pinjaman

Dalam pengajuan pinjaman, nasabah nantinya juga diharuskan untuk memberitahukan peruntukan dari nilai pinjaman yang diajukan. Selanjutnya, sebagaimana proses pinjaman pada lembaga keuangan secara konvensional, lembaga pinjaman akan mengevaluasi besarnya nilai pinjaman. Penyesuaian nilai pinjaman mungkin saja dilakukan, bila lembaga peminjaman merasa bahwa nilai pinjaman jauh lebih besar dibandingkan dengan peruntukan yang diperlukan.

Dasar Hukum Pinjaman Online Menurut BI

Selain OJK, BI sebagai lembaga tertinggi yang mengurusi masalah perbankan dan keuangan di Indonesia juga mengatur mengenai transaksi pinjaman online. Dasar hukum pinjaman online ini dimuat dalam Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 mengenai penyelenggaraan teknologi finansial. Lembaga keuangan yang memberikan pinjaman secara online seperti ini digolongkan sebagai fintech atau lembaga penyelenggara teknologi finansial.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 Ayat 3 dalam peraturan yang dikeluarkan tahun 2017 tersebut. Hal ini dikarenakan lembaga pinjaman online memenuhi kriteria inovatif, bermanfaat, serta dapat digunakan oleh masyarakat luas. Selain itu, lembaga pinjaman online juga dikatakan sebagai fintech karena memberikan dampak secara langsung pada kegiatan keuangan lainnya yang telah ada sebelumnya, baik pada produk, layanan, teknologi, maupun model bisnis.  

Penyalahgunaan Data Nasabah Pinjaman Online

Sayangnya, meski sudah ada dasar hukum pinjaman online yang ditetapkan baik oleh OJK maupun BI, namun dalam praktiknya masih banyak ditemukan celah yang merugikan nasabah. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) masih menerima banyak aduan kasus mengenai pinjaman online seperti ini. Umumnya yang dilaporkan merupakan pelanggaran hukum terkait dilanggarnya hak-hak nasabah, khususnya terkait privasi data pribadi.

Tak sedikit nasabah yang tergiur dengan kemudahan dalam mendapatkan pinjaman sehingga mengabaikan besarnya bunga yang ditetapkan. Dampaknya, nasabah akan terbebani dengan nilai cicilan yang harus dibayarkan. Akibatnya, nasabah tak sanggup membayar cicilan dan berakhir mendapatkan teror dari penagih hutang dari lembaga peminjaman yang bersangkutan.

Kasus yang paling parah adalah pelanggaran privasi di mana kondisi nasabah yang tak sanggup membayar cicilan ini diberitakan kepada daftar kontak yang terdaftar dalam nomor ponsel nasabah. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari nasabah yang seharusnya dijaga kerahasiaan privasinya. Secara mendasar, pihak lembaga keuangan telah melanggar kontrak perjanjian yang tadinya telah disepakati bersama.

Oleh sebab itu, meskipun telah ada dasar hukum pinjaman online, sikap kehati-hatian masih sangat diperlukan. Hindari tawaran menggiurkan yang diberikan oleh lembaga pinjaman online, sebab semakin menarik tawaran yang diberikan seringkali justru banyak poin penting yang terabaikan. Apabila memang benar-benar perlu untuk mengajukan pinjaman online, maka sebaiknya tanyakan secara detail mengenai prosedur serta ketentuan, rincian proses pelunasan, hingga bagaimana dalam menyikapi masalah yang mungkin muncul di kemudian hari.(slk)