KPPPA

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

REPUBLIK INDONESIA

 

PRESS RELEASE

Peringatan 25 tahun Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Menteri PPPA : Ratifikasi Merupakan Bentuk Nyata Komitmen

dan Kepedulian Pemerintah

Siaran Pers Nomor : 103/Humas/KemenPPPA/09/2015

Jakarta (20/9) Dua puluh lima tahun sudah Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Berbagai kebijakan di bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak telah dilahirkan Pemerintah Indonesia semenjak seperempat abad meratifikasi konvensi tersebut. Mengacu pada KHA, disebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun. Berdasarkan hal tersebut, hingga saat ini jumlah anak Indonesia diketahui sejumlah dengan sepertiga jumlah penduduk Indonesia, yakni sekitar 87 juta anak.

“Jumlah yang besar tersebut merupakan potensi dan kekayaan bangsa yang tidak ternilai, tetapi jika kita luput memberikan perhatian yang sungguh-sungguh, maka potensi yang besar itu dapat berbalik menjadi beban yang tidak ringan bagi kelangsungan bangsa di kelak kemudian hari. Ratifikasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia 25 tahun silam adalah salah satu bentuk nyata kepedulian dan komitmen negara terhadap perlindungan hak anak sebagaimana dimandatkan dalam UUD 1945,”tegas Menteri PPPA, Yohana Yembise, dalam Peringatan 25 tahun Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) di Museum Nasional, Jakarta (20/9).

Yohana kemudian menyampaikan bahwa KHA telah menjadi panduan hukum dan kebijakan bagi Pemerintah Indonesia dalam menangani isu-isu anak. KHA juga sangat erat berkaitan dengan berbagai instrument internasional lainnya yang mengatur isu anak, antara lain ;

  • Anak dalam konflik bersenjata ; telah dituangkan dalam Optional Protocol tentang Keterlibatan Anak dalam konflik bersenjata yang telah diratifikasi melalui UU No. 9 tahun 2012
  • Anak korban Penjualan, Penculikan dan Trafiking; telah dituangkan dala Optional Protocol tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak yang telah diratifikasi melalui UU No. 10 tahun 2012.
  • Anak Bekerja; Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi yang berkaitan dengan anak bekerja yaitu (a) Konvensi ILO No. 138 tentang Batasan Usia Minimum boleh Bekerja diratifikasi melalui UU No. 20 tahun 1999, (b) Konvensi ILO No. 182 tentang bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak diratifikasi melalui UU 1 tahun 2000,
  • Anak dengan Kebutuhan Khusus; Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas telah diratifikasi melalui UU No. 19 tahun 2011, dimana kepentingan anak penyandang disabilitas tercantum dalam Konvensi tersebut.
  • Anak berhadapan dengan Hukum (ABH); Konvensi Hak Anak telah mengatur tentang Anak yang berkonflik dengan hukum dan pemerintah Indonesia telah menuangkan lebih lanjut permasalahan ABH dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

UU ini mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama selama proses hukum berlangsung, upaya rehabilitasi dan peradilan restorative menjadi pilihan pertama dan menjamin hak anak untuk mendapat pendidikan, kesehatan dan kemampuan untuk hidup (life skill) selama berada dalam LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) .

  • Menghargai pandangan anak; pasal 12 KHA ini telah diadaptasi dalam penyusunan RPJMN 2015-2019 dimana anak dapat mengekspresikan pandangannya secara bebas dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan juga dipertimbangkan dalam proses perencanaannya melalui berbagai suara anak dalam Forum Anak Nasional, Provinsi dan Kabupaten/kota. Dalam implementasinya pemerintah Indonesia bukan hanya mendengar dan mempertimbangkan hak anak tetapi juga mendorong kesadaran anak bahwa mereka mempunyai hak termasuk anak marginal dan rentan.

“Kami tidak memungkiri masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan dalam persoalan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Untuk itu, dalam kesempatan peringatan 25 tahun KHA ini, saya mengajak kepada para orang tua di seluruh Tanah Air untuk memenuhi hak anak-anak seperti komitmen kita pada KHA. Mari kita rawat dan asuh anak-anak kita dengan penuh kasih sayang, dan penuh tanggung jawab. Mari kita berikan gizi yang cukup dan seimbang, agar fisiknya tumbuh sehat dan kuat, serta memiliki mental yang tangguh,”ungkap Yohana.

Selain berpesan kepada orang tua, Yohana juga berpesan kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta segenap komponen bangsa, baik dari jajaran penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM, serta juga kepada Kepada Kementerian dan Lembaga untuk bersama melindungi, membantu, dan membimbing anak-anak Indonesia dalam mempersiapkan masa depannya yang lebih cerah.

 

           HUMAS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

Telp.& Fax (021) 3448510, e-mail : humas.kpppa@gmail.com

DSC_2968 DSC_2990 DSC_3014 DSC_3016 DSC_3042 DSC_3102 IMG_3278