Bisnis online biasanya disebut oleh masyarakat sebagai toko online atau online shop. Toko ini memungkinkan mereka untuk melakukan proses jual beli melalui internet. Ini mulai menghadirkan polemik ketika pendapatan berkali-kali lipat lebih besar dari pedagang konvensional. Untuk menyikapi hal ini maka pemerintah membuat peraturan terkait pajak bisnis online. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai peraturan ini serta pro kontra pajak bisnis online.

Apa Itu Pajak Bisnis Online?

Pajak bisnis online, merupakan upaya pemerintah untuk mengatur perdagangan dan ekonomi yang terjadi secara online. Seperti yang sudah diketahui bahwa ekonomi digital berkembang sangat pesat.

Dulu mungkin hanya dikenal iklan berbayar atau ads di website, blog, dan youtube. Namun saat ini, iklan sudah merambah hingga ke game, aplikasi, e-commerce dan lain sebagainya.

Iklan ini tentu dimaksudkan untuk dijadikan penghasilan bagi pihak pengembang aplikasi atau game tersebut. Bersamaan dengan itu, perdagangan online juga membengkak jumlah omsetnya bahkan mencapai puluhan miliar rupiah.

Sayangnya tidak semua pemilik usaha baik itu pengembang, maupun pemilik toko online memiliki kesadaran untuk membayar pajak. Padahal mungkin pendapatannya sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Siapa Yang Wajib Membayar?

Kemudian, siapakah yang wajib membayar pajak bisnis online ini? Menurut peraturan menteri keuangan, yang wajib membayar pajak ialah sebagai berikut.

  1. Pedagang dan Penyedia Jasa. Kedua orang ini wajib membayar pajak jika menggunakan marketplace. Misalnya Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Dari perdagangan dalam marketplace ini, mereka dikenai PPh (Pajak Penghasilan) sebesar 0,5 persen jika omset kurang dari 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun. Jika sudah lebih besar dan berpenghasilan lebih dari itu, maka status mereka menjadi Pengusaha Kena Pajak dan terkena kewajiban membayar PPN atau Pajak Pertambahan Nilai.
  2. Penyedia Marketplace. Terkait kewajiban pajak, penyedia marketplace harus melaporkan segala transaksi yang terjadi dalam marketplace nya. Mereka juga harus memungut PPh, dan PPN kepada negara.
  3. Toko Online Diluar Marketplace. Kini sering dijumpai toko online yang berjualan di media sosial seperti instagram, facebook dan lain-lain. Toko-toko ini juga terkena kewajiban membayar pajak dengan ketentuan yang sama. Yaitu kewajiban membayar PPh, PPN, serta PPn BM.

Apa Masalahnya?

Terjadi pro kontra pajak bisnis online selama beberapa tahun terakhir dan menyebabkan masyarakat kurang peduli kepada peraturan ini. Berikut adalah beberapa pro kontra yang terjadi.

  1. Toko Online Terkendala Pelaporan Administrasi Bisnis

Kebanyakan toko online, terutama yang dijalankan secara pribadi kurang mengikuti prosedur pencatatan transaksi. Sehingga mereka tidak terbiasa untuk menghitung berapa besar pengeluaran, pendapatan, laba, rugi dan lain sebagainya.

Akibatnya mereka tidak tahu berapa besar potensi diri dan kesulitan berkembang. Jika peraturan pemerintah terkait pelaporan di marketplace diterapkan pada toko online pribadi, maka besar kemungkinan mereka akan kesulitan mengikuti prosedurnya.

  1. Besar Pajak Yang Lebih Kecil Dari Bisnis Konvensional

Kemudian ada hal yang menjadi kontra dari pihak pedagang konvensional, sebab besar pajak yang tidak sama. Mereka berpendapat bahwa, jika tujuan pemerintah menerapkan pajak bisnis online adalah untuk menyamakan kedudukan pedagang online dan konvensional, seharusnya semua peraturan termasuk besar pajak disamakan.

  1. Pelaku Bisnis Online Belum Terdata

Kontra dan kendala selanjutnya adalah bisnis yang belum terdata. Jika seorang pedagang harus mendaftarkan diri dan memiliki NPWP sebelum membuka toko atau badan usaha, tidak demikian dengan toko online.

Mereka yang berjualan di marketplace tentu sudah terdaftar karena ada langkah pendaftaran NIK. Namun, bagi mereka yang berjualan di media sosial, tidak ada yang mewajibkan untuk registrasi dan lain sebagainya.

Sehingga, pemerintah juga kesulitan untuk mendata siapa saja yang wajib membayar pajak dan siapa yang masih belum terkena pajak. Pro kontra pajak bisnis online ini masih terus berkembang.

Solusinya adalah, sebagai warga negara Indonesia yang taat pajak, sudah semestinya pedagang mendaftarkan diri untuk menjadi wajib pajak. Ini berlaku jika penghasilan sudah diatas 54 juta rupiah per tahun.

Pemerintah juga harus aktif dalam mempromosikan pajak kepada masyarakat. Tujuannya agar mereka teredukasi mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.  (slk)