Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sebuah identitas tambahan untuk masyarakat yang sudah berpenghasilan baik di perusahaan, sebagai PNS atau pekerjaan lain. Banyak anak muda yang belum memahami siapa yang wajib memiliki NPWP dan kapan harus membuatnya.

Siapa Yang Wajib Memiliki NPWP?

Mengingat NPWP adalah sebuah identitas dan terkait kewajiban terhadap negara, masyarakat harus benar-benar memahaminya. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai orang yang termasuk wajib pajak berdasarkan peraturan yang berlaku.

  1. Orang Pribadi

Sebagai seorang yang sudah dewasa, memiliki KTP dan berkedudukan sebagai warga Indonesia maka ia bisa dikatakan sebagai orang pribadi. Jika ia adalah wanita yang sudah menikah dan bekerja sendiri, tidak bersama suami maka ia juga termasuk dalam kategori orang pribadi.

Misalnya suami dan istri yang sama-sama bekerja dan berpenghasilan diatas 54 juta pertahun atau sekitar 4,5 juta perbulan. Maka sang suami memiliki NPWP sendiri, dan istri juga memiliki NPWP sendiri. Ini dapat terjadi meskipun harta dalam keluarga tidak terpisah.

Biasanya, kantor dan instansi pemerintahan mewajibkan setiap pekerja untuk memiliki NPWP. Inilah yang menjadi alasan mengapa suami dan istri bisa membayar pajak secara terpisah.

  1. Wajib Pajak Badan Usaha

Wajib Pajak Badan Usaha adalah perusahaan atau badan usaha yang wajib membayar pajak setelah beroperasi 1 bulan. Jadi jika seseorang memiliki toko, CV atau badan usaha lain yang bertujuan untuk menghasilkan uang, maka ia juga termasuk wajib pajak.

Cara menghitung besar pajaknya adalah, dihitung dari penghasilan bersih perusahaan. Jadi mulai dari jumlah modal, banyak barang terjual, hingga laba dan rugi harus ditulis agar pelaporan lebih jelas.

Wajib Pajak Badan harus mengurus NPWP segera setelah beroperasi dan menghasilkan dana selama sebulan. Ukuran penetapan pajak bisa dihitungkan oleh pegawai pajak.

Ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang awam dengan pajak apa saja yang mereka tanggung dan berapa besar persennya. Hingga tahun 2019 masih banyak wajib pajak badan yang belum mendaftarkan diri dan memiliki NPWP.

Terutama mereka yang bergerak di sektor bisnis online dan pergerakannya tidak terdeteksi negara. Ini bisa saja ditindak dan diurus sehingga mereka terkena pajak dari penghasilan maupun barang yang dijual.

  1. Bendahara

Siapa yang wajib memiliki NPWP selain orang pribadi dan badan usaha? Seorang bendahara juga wajib memiliki NPWP. Ini disebabkan ia akan berurusan langsung dengan perpajakan setiap kali memotong dan memungut pajak.

NPWP ini berfungsi sebagai identitas pribadi untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah pekerja yang sah untuk menguruskan pajak di tempatnya bekerja. Jadi, jika seseorang ditunjuk sebagai bendahara dengan dana jumlah tertentu yang dikelola, dan harus membayar pajak maka ia juga harus memiliki NPWP.

  1. Wajib Pajak Pribadi

Lalu jika baru bekerja dan belum berpenghasilan diatas PTKP apakah seseorang boleh memiliki NPWP? Tentu saja boleh. Sama halnya seperti KTP yang wajib dimiliki setelah 17 tahun, NPWP juga bisa diperoleh setiap warga negara.

Setelah memilikinya, ada beberapa manfaat dari NPWP yang bisa didapat. Misalnya untuk melamar pekerjaan, mengajukan kredit, mengajukan badan usaha, dan lain sebagainya.

Kelak saat penghasilannya sudah diatas PTKP ia akan lebih mudah mengurus pajak sebab sudah tidak perlu melakukan proses daftar dari awal. Setelah mengetahui siapa yang wajib memiliki NPWP, selanjutnya perlu dipahami berapa besar PTKP.

Besaran Pendapatan Minimal Per tahun Yang Wajib Dikenai Pajak

PTKP merupakan pendapatan yang tidak terkena pajak. Setiap pekerja yang memiliki pendapatan dibawah 54 juta rupiah pertahun, bebas pajak penghasilan.

Namun, bagi ia yang sudah bekerja dan memiliki pendapatan lebih dari 54 juta rupiah pertahun maka sudah wajib membayar pajak penghasilan. Kemudian, ada tambahan juga untuk yang sudah berkeluarga.

Setiap tanggungan yaitu istri dan anak, berhak atas PTKP sebesar 4,5 juta. Namun, jumlah maksimal tanggungan anak hanya 3 saja. Jadi jika memiliki anak lebih dari tiga, sisanya akan tetap dikenai pajak.

Pengetahuan mengenai siapa yang wajib memiliki NPWP perlu dikuasai oleh seluruh masyarakat. Khususnya mereka yang sudah bekerja dan mendapat penghasilan tetap.

Pajak merupakan bentuk kesadaran diri terhadap rasa ingin membangun negara. Pajak nantinya akan digunakan untuk membangun infrastruktur dan berbagai fasilitas umum di Indonesia.

Mungkin sebagian orang tidak merasakan semua fasilitas secara langsung. Namun dengan membayar pajak ini berarti mereka memberikan sumbangsih terhadap kemajuan negara Indonesia.

Alasan ketidakmerataan persebaran hasil pajak menjadi salah satu alasan terbanyak dari mengapa orang enggan mendaftarkan diri dan memiliki NPWP. Mereka masih menggunakan paham apa yang bisa negara berikan untuknya. Jadi, sudah tidak bingung lagi kan dan bertanya-tanya siapa sih yang wajib membayar pajak. Yuk sebelum terlambat kita sadar Pajak agar Negeri ini maju dan bermartabat. (slk)