Hingga saat ini, angka pernikahan usia dini atau pernikahan anak masih cukup tinggi di Indonesia. Kita, masyarakat harus berperan aktif untuk ikut menghentikannya. Stop pernikahan anak! Mengapa? 
Pemerintah dianggap belum memiliki komitmen kuat untuk menghentikan dan mencegah perkawinan anak. Padahal angka kematian sudah tampak. Indonesia, kata Dwi Rubiyanti Kholifah yang mewakili Barisan Indonesia Beragam mennyatakan angka kematian Ibu (AKI) masih 300 per 100.000 kelahiran. Hal ini membuat Indonesia gagal meraih Target Pembangunan Milienium penurunan AKI tahun 2015 menjadi 102 per 100.000 per kelahiran.
 
DPR diminta agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Keadilan dan Kesetaraan Gender serta merevisi UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang masih menyatakan batas usia minimal perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.
stop-pernikahan-anak-1

Sementara itu, organisasi masyarakat sipil kini memperjuangan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang dianggap tidak hanya mencakup penghukuman kepada pelaku kekerasan seksual tapi juga mencakup usaha-usaha pencegahan yang komprehensif, penanganan pidana, rehabilitasi kepada korban.
Dari pengalaman para korban, keluarga dan pendamping korban, ditemukan bahwa korban sangat sulit mengakses layanan medis, psikologis, bantuan hukum, rumah aman, pemberdayaan ekonomi, rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Sebaliknya mereka justru sering mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan stigma, seperti dikeluarkan dari sekolah dan tempat kerja mereka, dikucilkan masyarakat, dan dikawinkan dengan pelaku. Ada ketidaklengkapan hukum dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Indonesia. 
 
Selain mengalami kekerasan seksual dan psikis, para perempuan di Indonesia juga mengalami kekerasan ekonomi dan fisik. Secara ekonomi banyak buruh perempuan yang tak mendapatkan gaji dan fasilitas kerja yang sama dengan buruh rekannya laki-laki. Selain itu para buruh perempuan di pabrik misalnya juga mengalami kekerasan fisik seperti ditendang, dipukul.
 
Dukungan terhadap keberadaan RUU P-KS ini didasarkan pada pandangan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.
Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang sangat serius serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus dan oleh karenanya harus diatur secara komperhensif dalam sistem hukum Indonesia. Padahal, peristiwa kekerasan seksual terus menerus terjadi. Bentuk kekerasan seksual semakin meluas, menyerang setiap orang terutama kepada anak dan perempuan dalam segala usia.(rab)