IWITA Sulawesi Selatan mengapresiasi terbitnya PKPU, syarat caleg bukan mantan pelaku kejahatan seksual pada anak.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius danĀ  semua pihak sangat dibutuhkan untuk terlibat mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai modus pelaku menjadikan anak sebagai obyek seksual dewasa ini semakin mengkhawatirkan.

Terlebih ancaman terhadap anak dari bahaya narkoba, radikalisme, pornografi juga sangat membutuhkan perhatian serius.

Dibutuhkan segera peran berbagai pihak termasuk legislatif agar spirit mewujudkan Indonesia Layak Anak bisa terwujud.

Fungsi Budgeting, Legislasi dan Controlling dalam fungsi DPR/D dalam mengawal kualitas penyelenggaraan perlindungan anak sangat menentukan. Makanya lembaga terhormat tersebut meski diisi calon anggota legislatif yang berkualitas dan berkomitmen terhadap kepentingan terbaik anak.

Ketua IWITA sulawesi Selatan, Bagus Dibyo Sumantri menyampaikan apresiasi terbitnya PKPU No. 20 Tahun 2018 merupakan momentum positif bagi proses memperketat seleksi bakal calon legislatif.
“Kami mengapresiasi KPU yang telah memperketat syarat bakal calon legislatif, yang jelas menyebutkan dalam Pasal 7 (1), bukan mantan pelaku kejahatan seksual pada anak” Kata Bagus.

Tersebut dalam PKPU No 20 Tahun 2018, pasal 7 (1) bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara RI dan harus memenuhi persyaratan: (h) bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

“Kami apresiasi KPU dan berharap PKPU ini bisa dipatuhi pihak-pihak yang berkepentingan. Dan mengajak masyarakat luas turut berperan aktif memantau dan menilai caleg-caleg yang diusulkan partai politik” pungkas Bagus, Ketua IWITA Sulsel.(Bagus Dibyo Sumantri)