TKI Kembali Jadi Korban Penganiayaan di Malaysia

0
20
Seorang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi korban penganiayaan di Malaysia. Dibutuhkan koordinasi banyak pihak agar kasus seperti ini tidak terulang lagi. 
Suyati, TKI asal Sumatera Utara ini ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri di dekat selokan di Jalan PJU 3/10 Mutiara Damansara pada tanggal 21 Desember 2016 sekitar pukul 12.00 waktu Malaysia. KBRI segera merujuk Suyati ke Rumah Sakit Pusat Perubatan Universiti Malaysia (RS PPUM) untuk mendapatkan perawatan intensif. KBRI juga telah melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Malaysia dan berdasarkan laporan tersebut majikan pelaku penyiksaan telah ditahan oleh Polisi Di Raja Malaysia (PDRM).
 
Saat dibawa ke rumah sakit, Suyanti dalam keadaan luka sekujur tubuhnya dan lebam kedua matanya karena penyiksaan. Selama berada di Rumah Sakit, Satgas Perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur terus memberikan pendampingan. Berdasarkan informasi dari Suyanti, dirinya masuk ke Malaysia pada tanggal 7 Desember 2016 melalui Tanjung Balai-Port Klang.
Sesampainya di Port Klang, ia dijemput oleh seorang agen a.n. Ruby. Pada tanggal 8 Desember 2016, ia diantarkan ke rumah majikan, seorang wanita Melayu. Seminggu setelah bekerja, majikan mulai melakukan penyiksaan fisik terhadap Suyanti. Puncaknya pada tanggal 21 Desember 2016, Suyanti lari dari rumah majikan setelah diancam dengan pisau besar oleh majikan perempuannya.
Pada tanggal 25 Desember 2016, Suyanti diijinkan untuk meninggalkan rumah sakit dan ditampung di penampungan KBRI. Untuk beberapa waktu ke depan Suyanti masih harus menjalani rawat jalan. Suyanti sudah berkesempatan berbicara dengan keluarganya melalui telepon. Pelaku telah dibebaskan dengan jaminan. KBRI telah mengirimkan nota kepada Kemlu Malaysia guna menyampaikan protes serta keprihatinan mendalam atas kejadian tersebut dan sekaligus meminta agar pelaku diberikan hukuman yang setimpal sesuai hukum Malaysia.
Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care, mengutuk kebiadaban majikan Suyati dan menuntut Pemerintah Indonesia segera mengambil sikap tegas terhadap Pemerintah Malaysia. Komitmen kedua negara, menurut Anis, baik Indonesia maupun Malaysia untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi PRT migran sebagaimana tertuang dalam MoU sebatas janji di atas kertas belaka.
Hal ini juga menegaskan bahwa ratifikasi terhadap Konvensi Internasional tentang perlindungan terhadap hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya kedalam UU no 6 tahun 2012 belum dijalankan sepenuhnya. “Migrant Care meminta pemerintah Indonesia segera mengambil sikap tegas dan nyata dengan mengirimkan nota protes diplomatik kepada pemerintah Malaysia,” kata Anis.  
Migrant Care juga mendesak proses hukum secara fair dan berkeadilan. Kepada pemerintah Malaysia, Migrant Care meminta agar segera memproses hukum majikan Suyati dan memastikan penegakan hukum berjalan dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Pemerintah Malaysia diminta memberikan jaminan kompensasi dan rehabilitasi atas penganiayaan yang dialami korban serta meninjau kebijakan bilateral antara pemerintah Malaysia dan Indonesia tentang perlindungan buruh migran (rab)