Ternyata masih banyak kebijakan daerah yang bersifat diskriminatif pada perempuan. Salah satunya adalah wacana Raperda poligami di daerah Pamekasan. Ini penjelasannya. 
DPRD Pamekasan, Jawa Timur berencana melegalkan poligami melalui peraturan daerah. Rancangan tentang Perda poligami ini dianggap sebagai upaya untuk menekan kemaksiatan dan prostitusi liar yang kian marak di wilayah itu.
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Apik, rancangan tentang Perda poligami ini sedang dibahas di internal DPRS Pamekasan. “Selain untuk menghindari melanggar hukum agama, juga untuk menekan praktik prostitusi terselubung yang akhir-akhir ini marak,” katanya seperti yang dikutip dari Antarajatim.com.
Alasan lain yang juga menjadi acuan adalah data statistik jumlah penduduk Pamekasan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pamekasan, jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan di kabupaten yang menerapkan syariat Islam melalui program Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami (Gerbang Salam) ini lebih banyak.
 
Dari total jumlah penduduk Pamekasan sebanyak 829.323 jiwa, jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki hanya sebanyak 402.314 jiwa, sedangkan penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 427.009 jiwa.
 
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris mengatakan rencana Dewan untuk mengusulkan Raperda poligami ini tidak perlu ditanggapi dan tidak mungkin dilanjutkan untuk dibahas di internal dewan.
“Kami menyatakan menolak dengan tegas rencana teman-teman Dewan yang ingin membuat Raperda Poligami. Keinginan ini kami anggap sebagai wacana yang akan menyita banyak wkatu untuk berdebat pada persoalan yang tidak penting,” kata Suli Faris kepada Surya (TRIBUNnews.com Network).
Suli mengatakan sebelum membuat Raperda harusnya mengerti dan memahami bagaimana membuat Raperda dan bukan dilakukan asal keinginan tanda dasar hukum yang kuat. Hingga saat ini belum ada satu pun peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan agar dewan membuat Raperda poligami.
Sementara itu Zuyyinah, aktivis perempuan di Kabupaten Pamekasan, Madura menolak keras atas rencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk membuat Raperda Poligami. “Saya yakin (rakyat) tidak butuh. Kita lebih butuh raperdalain misalnya angka putus sekolah tentang raperda pendidikan,” katanya kepadamediamadura.com.
Menurutnya, jika hanya untuk menekan angka kemaksiatan tidak bisa dibendung dengan Raperda poligami. Karena seseorang yang potensinya bermaksiat tidak mungkin terhenti dengan adanya Raperda ini. “Saya kira itu hanya kepentingan segelintir anggota dewan, hanya untuk meloloskan kebiasaan perilaku seperti ini,” katanya.
 
Komnas Perempuan menemukan ratusan peraturan daerah yang diskriminatif kepada perempuan. Keberadaan perda ini telah dilaporkan ke Komisi I DPD dalam rapat dengar pendapat di kompleks parlemen (17/10). Data yang didapat oleh Komnas Perempuan terdapat 421 kebijakan daerah yang diskriminatif. “Kami cermati, peraturan diskriminatif itu terus berkembang,” kata Komisioner Komnas Perempuan, Yuniyanti Chuzaifah (rab)