Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, pasti sudah tidak asing lagi mendengar tentang aturan ganjil genap di Jakarta, meski bukan penduduk ibukota. Hal ini tidak mengherankan, sebab kabar mengenai Jakarta selalu menjadi headline berita nasional. Terlebih, kota kebanggaan Indonesia ini selalu menempati peringkat atas dalam daftar kota dengan kemacetan terparah dari semua negara-negara di dunia.  

Awal Mula Pemberlakukan Aturan Ganjil Genap di Jakarta

Macet memang telah menjadi kosa kata yang otomatis terlintas dalam pikiran jika membahas mengenai si ibukota negara. Berbagai cara pun dilakukan demi tujuan mengurai kemacetan, mulai dari meningkatkan fasilitas transportasi umum, hingga pemberlakuan aturan ganjil genap di Jakarta. Sebelum aturan ganjil genap ini, Jakarta lebih dulu menjadi uji coba untuk aturan 3-in-1. Sayangnya, aturan tersebut gagal dan justru membuat lapangan pekerjaan baru – joki 3-in-1.

Aturan ganjil genap ini pertama kali diperkenalkan pada 27 Juli 2016 dan diujicobakan selama satu bulan hingga 26 Agustus 2016. Kemudian, diberlakukan penuh terhitung sejak tanggal 30 Agustus 2016. Hanya saja aturan ini hanya diberlakukan di jalan-jalan protokol utama ibukota, seperti: Jalan Singsingamangaraja, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Tamrin, Jalan Medan Merdeka Barat, serta sebagian Jalan Gatot Subroto. Adapun waktu pemberlakuannya kala itu adalah pukul 07.00 – 10.00 dan 16.00 – 20.00, khusus pada hari Senin sampai Jumat.

Yang Wajib Diketahui Mengenai Aturan Ganjil Genap di Jakarta 2019

Pada perhelatan Asian Games dan dilanjutkan Asian Para Games 2018 silam, aturan ganjil genap di Jakarta kembali diterapkan. Selama masa itu, pemberlakuan aturan ganjil genap dirasa menjadi solusi yang paling efektif untuk mengurangi kepadatan kendaraan di Ibukota. Oleh sebab itu, Gubernur Jakarta Anies Baswedan pun kemudian meneken aturan yang diresmi diberlakukan per tanggal 2 Januari 2019. Berikut penjelasan lengkapnya:

  1. Ganjil dan Genap Sesuai dengan Angka Akhir Nomor Polisi Kendaraan

Aturan ganjil dan genap ini sendiri mengacu pada angka akhir pada nomor polisi kendaraan. Di mana ganjil berarti kendaraan dengan akhir nomor polisi ganjil, dan sebaliknya genap adalah kendaraan dengan akhir nomor polisi genap. Kebijakan ganjil dan genap ini diambil karena proporsi antara kendaraan dengan akhir nomor ganjil dan genap hampir seimbang. Kendaraan nomor ganjil 50,05% dan 49,05% kendaraan nomor genap, dengan 0 dikategorikan sebagai nomor genap. Adapun kendaraan yang dimaksud merupakan mobil pribadi.

  1. Rute Jalur Ganjil Genap Baru

Selain ruas jalan yang telah disebutkan di atas, dalam aturan ganjil genap yang baru, ruas jalan pemberlakuan aturan tersebut pun ditambah. Adapun ruas jalan yang ditetapkan sebagai kawasan ganjil genap kini ditambah dengan sebagian Jalan S.Parman (simpang Jalan Tomang Raya hingga simpang Jalan KS Tubun), seluruh ruas Jalan Gatot Subroto, Jalan Jenderal MT Haryono, Jalan DI Pandjaitan, Jalan Ahmad Yani, serta Jalan HR Rasuna Said.

  1. Sanksi

Terdapat dua jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar aturan ganjil genap. Pertama sanksi slip biru, yaitu pelanggar diharuskan untuk membayar denda sebesar 500 ribu rupiah tanpa harus menghadiri sidang. Pembayaran dilakukan melalui kantor cabang BRI yang ditunjuk oleh petugas untuk melakukan transfer. SIM dan STNK pelanggar dijadikan sebagai jaminan dan baru akan dikembalikan setelah pembayaran dilakukan.

Sanksi yang kedua dikenal dengan sebutan slip merah, di mana pelanggar harus menghadiri sidang. Pada akhirnya pelanggar masih harus membayar denda tilang, hanya besarannya diputuskan oleh Hakim.  Dari kedua sanksi ini, pelanggar memiliki kebebasan untuk menentukan sanksi mana yang diinginkan.

  1. Pengecualian

Pengecualian aturan ganjil genap berlaku bagi kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara seperti Presiden, Ketua MPR/DPR/DPD, serta Ketua MA/MK/KY/BPK. Selain itu, kendaraan tamu kehormatan negara juga mendapatkan dispensasi dari aturan ini. Kendaraan dinas TNI dan POLRI, pemadam kebakaran, Ambulans, angkutan juga mendapatkan pengecualian. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan yang memberikan pertolongan juga diberi pengecualian, kendaraan yang mengangkut disabilitas, serta kendaraan pengangkut uang yang telah mendapatkan pertimbangan dari POLRI.

Secara logis, pemberlakuan aturan ganjil genap dapat dikategorikan sebagai solusi sewaktu. Artinya, pemerintah masih harus mencari solusi yang lebih sustainable untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Hal ini dikarenakan aturan ganjil genap di Jakarta ini tidak berlaku bagi sepeda motor. Padahal, saat ini sepeda motor juga turut menjadi penyumbang kemacetan yang signifikan. (hn)