Belakangan ini ramai diperbincangkan pajak atas warisan.  Sebelum jauh, mari pahami dulu bahwa pajak merupakan salah satu instrumen Negara dalam meningkatkan pendapatan yang hasilnya dipergunakan untuk membiayai pembangunan.

Setiap hal yang meningkatkan kemampuan ekonomis secara umum dikenakan pajak, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hanya saja, ada beberapa objek yang tidak serta merta dikenakan pajak, diantaranya adalah harta waris atau hibah.

Pengertian Warisan 

Secara umum warisan adalah harta benda yang ditinggalkan seseorang untuk anggota keluarganya atau yang ditunjuk untuk itu. Namun, sebenarnya warisan tidak hanya berupa harta benda yang berwujud tetapi juga yang tidak berwujud, seperti nama baik. Lalu, apakah warisan dikenakan pajak? Siapa yang menanggungnya jika memang dikenakan? Oleh karenanya, kenali aturan perpajakan yang berlaku atas harta warisan.

UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), pada pasal 4 ayat 3 huruf a angka 2 dan huruf b menyebutkan bahwa harta hibah dan warisan bukan termasuk objek pajak. Jadi sangat jelas bahwa harta hibah dan warisan bukanlah objek pajak, sehingga tidak dikenakan pajak meskipun harta tersebut dapat meningkatkan kemampuan ekonomis penerima waris. Sebaiknya ahli waris harus memahami  ketentuan perpajakan ini. Ada dua pengertian yang harus dipelajari dengan jelas, yaitu:

1. Ketentuan Atas Harta yang Diwariskan Belum Dibagikan. 

Pada harta yang belum dibagikan maka masih berlaku ketentuan perpajakan. Yang bertanggung jawab untuk membayarkan pajak adalah pewaris atau pemilik harta sebelum dibagikan.  

Artinya, apabila harta yang akan diwariskan masih atas nama pewaris maka wajib melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) Tahunan pewaris sekalipun pewaris sudah meninggal dunia.

Apabila pemilik meninggal dunia sebelum harta yang dimilikinya dibagikan, maka atas objek pajak (harta yang akan diwariskan) tetap berlaku ketentuan perpajakannya.

Salah satu ahli waris atau yang mewakili harus menyelesaikan terlebih dulu pajak terhutang atas objek pajak tersebut, sampai dengan harta waris dibagikan.

Mengapa demikian? Menurut direktur penyuluhan dan Pelayanan DITJEN Pajak, warisan yang belum dibagikan masih termasuk dalam katagori subjek pajak.  Dikarenakan dari harta waris tersebut dapat menimbulkan kemampuan ekonomis berupa peningkatan penghasilan dimana penghasilan itu sendiri merupakan objek pajak.

2. Ketentuan Atas Harta yang Diwariskan Sudah Dibagikan 

Sedangkan atas harta waris yang sudah dibagikan, maka ketentuan yang berlaku adalah UU PPh No 36 tahun 2008, dimana harta waris yang sudah dibagikan bukan termasuk objek pajak. Sepanjang pajak terutang atas harta tersebut sudah dilunasi, maka harta waris yang dibagikan bebas dari pengenaan pajak.

Ini juga berlaku apabila penghasilan si pewaris serta ahli waris berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), harta warisan tidak termasuk objek pajak dan tidak dikenakan pajak sekalipun dari harta waris tersebut menambah kemampuan ekonomis ahli waris.

Ilustrasi Pajak Atas Warisan

Memahami tentang pajak atas warisan memang tidaklah mudah bagi orang kebanyakan. Untuk lebih memudahkan pemahaman, perhatikan ilustrasi berikut ini:

  • Bapak Adhi mempunyai apartemen yang disewakan. Ketika Bapak Adhi meninggal, maka apartemen yang disewakannya sebelum dibagikan masih berpotensi menambah penghasilan dari sewa yang akan dikenakakan PPh pasal 4 (2) final atas sewa.

Oleh karenanya, ahli waris dari Bapak Adhi tetap harus melaporkan harta waris yang belum dibagikan dalam SPT Tahunan tersendiri dan membayarkan pajaknya.

  • Seorang pemuda yang masih lajang menghibahkan sebuah rumah kepada orang tuanya, kemudian rumah itu digunakan mereka untuk tempat tinggal.

Orang tua sebagai penerima hibah tidak perlu membayar pajak atas harta tersebut, karena tidak menambah kemampuan ekonomis ahli waris,  dengan catatan sebelum dihibahkan, semua tanggungan pajak telah dilunasi pemuda tersebut.

  • Bapak Yudi mewariskan sebuah rumah kos delapan pintu kepada anak-anaknya. Sepanjang Pak Yudi sudah menyelesaikan semua tanggungan pajaknya sebelum harta itu diwariskan, maka anak-anak Pak Yudi terbebas dari kewajiban membayar pajak atas tempat kos tersebut dengan catatan segera mengurus surat waris, meskipun harta waris berupa kos-kosan itu menambah kemampuan ekonomis ahli waris. 

Dari ilustrasi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa harta yang diwariskan atau dihibahkan bukan menjadi objek pajak sesuai ketentuan UU Nomor 36 tahun 2008 apabila harta tersebut telah diselesaikan tunggakan perpajakannya sebelum harta itu dibagikan.

Untuk itu, ahli waris atau penerima hibah harus segera mengurus surat waris atau hibah atas harta tersebut. Sebagai pelajaran, ada baiknya bagi yang memiliki harta yang akan diwariskan atau dihibahkan untuk  mengurus dan menyelesaikan pajak terutang atas harta tersebut setiap tahunnya. Dengan bagitu, ketika meninggal atau ketika harta itu akan dihibahkan tidak ada lagi beban pajak atas warisan yang harus dikeluarkan atau ditanggung. Oleh karenanya bersikap bijaklah, karena Orang Bijak Taat Pajak.(slk)