Pernah mendengar istilah “Pembeli adalah Raja?”. Meski anggapan itu seharusnya membuat konsumen atau pembeli mendapat perlakuan istimewa namun pada kenyataannya masih banyak konsumen yang merasa dirugikan.

Meski usaha perlindungan konsumen telah tertuang dalam undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) namun hingga saat ini masih banyak pelaku usaha yang secara sepihak dan sewenang-wenang menetapkan peraturannya sendiri atau bertindak sekehendak hatinya hingga bisa merugikan konsumen.

Kerugian bisa berupa materil atau kerugian sejumlah uang maupun imateril atau kerugian yang tidak berupa nilai uang yang sesuai jumlah harga yang dibayarkan. Sebagai konsumen sebaiknya kita memahami apa saja hak-hak kita yang dilindungi oleh undang-undang atau mendapat pelindungan hukum.

Definisi Konsumen

Sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) definisi konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Disini dijelaskan bahwa konsumen bukan hanya pembeli langsung namun juga orang lain yang turut merasakan manfaat dari barang/jasa yang dibelinya. Maka pengertian konsumen lebih luas dari sekadar pembeli.

Sebagai konsumen yang kita beli bukan hanya terbatas pada barang saja namun juga jasa.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. (UUPK pasal 1 angka 4).

Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. (UUPK pasal 1 angka 5).

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan dapat menjadi payung yang melindungi konsumen dari kesewenang-wenangan pelaku usaha. Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum.

Hak Konsumen

 Hak konsumen diatur dalam  dengan pasal 4 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Hak konsumen adalah

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Sebagai konsumen kita membeli atau membayar untuk mendapat manfaat oleh sebab itu kita berhak untuk menikmati manfaat tersebut tanpa kekhawatiran akan akibat buruknya. Jika kita sampai terluka, celaka atau bahkan kehilangan nyawa akibat barang/jasa yang kita pergunakan maka telah terjadi wanprestasi dari pelaku usaha karena telah melanggar hak kita sebagai konsumen.

   2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Kebebasan dalam memilih manfaat yang sesuai termasuk dari kebebasan akan rasa takut, terancam atau tipu daya pelaku usaha.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Sebelum membeli konsumen berhak mendapat informasi yang jujur dan benar atas produk yang dijual. Termasuk manfaat yang akan diperoleh dari produk tersebut. Jangan sampai ada informasi yang menyesatkan sehingga konsumen tidak secara mendapat manfaat yang sesuai.

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Seringkali produk yang dibeli tak sesuai dengan harapan konsumen, atau telah terjadi kerusakan dan lain-lain, oleh sebab itu pelaku usaha harus memberikan ak konsumen sesuai dengan poin pasal 4 poin d tersebut.

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Jika seorang konsumen merasa dirugikan secara materil maupun immateril akibat suatu transaksi pembelian maka konsumen berhak menuntut secara hukum maupun melalui mediasi dengan pendampingan secara hukum.

6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

Pembinaan dan pendidikan tentang produk/jasa bagi konsumen sangat penting, sehingga konsumen paham atas apa yang dibelinya dan dapat merasakan manfaat yang sesuai.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Mendapat perlakuan yang tidak diskriminatif bukan hanya merupakan hak sebagai konsumen namun juga termasuk dalam hak azasi manusia. Setiap konsumen berhak mendapat perlakuan yang sama atas barang/jasa yang dibayarnya.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Sebagai konsumen saat merasa dan terbukti dirugikan maka sudah seharusnya mendapat ganti rugi yang layak sesuai dengan kerugian yang dialaminya akibat barang/ jasa yang dibelinya dari pelaku usaha.

Poin ini adalah inti dari undang-undang perlindungan konsumen, sehingga konsumen mendapat kompensasi dari kerugiannya dan mengembalikannya pada posisi semula sebelum menggunakan atau menerima manfaat barang/jasa tersebut.

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Mari kita pahami hak-hak kita sebagai konsumen. Namun sebelum itu tentu kita juga harus memahami kewajiban-kewajiban kita sebagai konsumen, karena jika kita telah melakukan semua kewajiban dan masih mendapat kerugian maka kita bisa menuntut hak kita sesuai dengan undang-undang yang berlaku.(em)