Isu gender masih sering kita dengar dari berbagai pemberitaan. Hampir tiap daerah memiliki isu yang cenderung bersifat melemahkan perempuan dan anak, seperti tindakan kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan dan anak dan human trafficking. Isu gender ini menjadi perhatian khusus bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Salah satu hal dalam memberantas atau mengurangi isu gender di kalangan masyarakat adalah dengan adanya pemahaman isu gender, termasuk pengarusutamaan gender di kalangan para para perencana program/kegiatan menyebabkan perencanaan dan penganggaran kegiatan di kementerian/lembaga dan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Pengarusutamaan gender merupakan sebuah strategi agar kebutuhan pengalaman perempuan dan laki-laki menjadi bagian tak terpisahkan dari desain, implementasi, monitoring, evaluasi kebijakan dan program dalam seluruh lingkup politik, ekonomi, dan sosial, sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama mendapatkan keuntungan serta tidak ada lagi ketidakadilan.

 

foto-dari-yulia-1

 

Namun dalam pelaksanaannya, belum sepenuhnya para fasilitator derah dapat mengidentifikasikan dan mengintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan dan program- programnya, sehingga program dan kegiatan yang disusun masih belum menampakkan pengarusutamaan gender (PUG), bahkan tidak menutup kemungkinan bias gender.

Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) yang diatur oleh UU Nomor 7 Tahun 1984 mengenai Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita dan INPRES nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Operasionalisasi dari pelaksanaannya PPRG di tingkat Kementerian/Lembaga dikuatkan oleh Kementerian Keuangan sejak tahun 2012 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebagai upaya untuk memperkecil kesenjangan gender di semua bidang pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Sedangkan untuk pelaksanaan di tingkat daerah, PPRG dikuatkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 yang kemudian di revisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah.

Dilakukan pula langkah – langkah lain untuk percepatan PUG, yang ditandai dengan penyusunan Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui PPRG oleh empat kementerian yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2012.

Stranas tersebut dikukuhkan menjadi Surat Edaran Nomor : 270/M.PPN/11/2012; SE-33/MK.02/2012; 050/4379A/SJ; SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui PPRG yang dikeluarkan oleh empat kementerian tersebut dan diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Langkah ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan Perencanaa dan Penganggaran yang Responsif Gender (Juklak PPRG) untuk Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berbagai kerangka regulasi dan kebijakan tersebut menjadi dasar untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia melalui pengintegrasian isu gender ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Dengan demikian, KPPPA mengadakan Pelatihan bagi Fasilitator PUG yang berjumlah 40 orang. Peserta ini dari berbagai daerah seperti Sumatera Barat, Riau, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Maluku yang diadakan di RedTop Hotel, Jakarta 26 – 29 September 2016.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan, kompetensi para calon fasilitator dan perwakilan Inspektorat daerah, sehingga mampu mengidentifikasikan isu gender, menganalisis, menelaah, menyusun program dan kegiatan yang berperspektif gender serta melakukan audit gender yang sesuai dengan Juklak/Juknis yang dapat mensinergikan isu – isu prioritas terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ke dalam rencana program dan anggaran di daerah.